Anak Muda Papua dan Beban Stigma Sosial

catrawarta.com — Peneliti dan praktisi kesehatan masyarakat, kesetaraan gender, dan inklusi sosial, Ratih Pertiwi, Ph.D., menyampaikan keprihatinannya terhadap stigma yang kerap dilekatkan kepada anak muda Papua sebagai pemabuk dan tidak giat bekerja.

Ratih merupakan Ketua Peneliti di Saraswati Development Innovation itu menilai masyarakat perlu berhati-hati agar tidak terus mengulang maupun memperkuat stereotip tersebut.

“Saya tidak tahu persis bagaimana awal mula stigma itu lahir. Namun menurut saya, yang lebih penting adalah memahami mengapa label seperti itu bisa bertahan dan apa dampaknya bagi orang Papua sendiri,” kata Ratih, Rabu (10/6/2026).

Dalam penelitiannya, Ratih menemukan sejumlah anak muda Papua sering dibandingkan dengan masyarakat non-Papua. Pengalaman tersebut membuat sebagian dari mereka merasa tidak cukup baik atau tidak setara.

“Padahal itu bukan kebenaran tentang siapa mereka. Itu adalah dampak dari pengalaman panjang menghadapi stigma, marginalisasi, kemiskinan, dan akses yang tidak setara,” ujarnya.

Menurut Ratih, persoalan yang perlu dipertanyakan bukanlah mengapa orang Papua dianggap seperti ini atau itu, melainkan apakah mereka memiliki kesempatan yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan merasa dihargai.

“Kurang adil jika titik berangkatnya berbeda, tetapi semua orang dinilai seolah-olah memulai dari tempat yang sama,” katanya.

Ia menegaskan stigma tentang orang Papua yang senang minum dan malas bekerja membuat perilaku tertentu hanya dilihat sebagai persoalan individu. Padahal, perilaku tersebut kerap berkaitan dengan kondisi sosial yang lebih luas.

Dalam penelitiannya, beberapa anak muda Papua mengaku mengonsumsi alkohol bukan semata untuk bersenang-senang, melainkan untuk melupakan tekanan hidup, rasa putus asa, masalah ekonomi, stigma, hingga keterbatasan kesempatan.

“Ketika bicara soal alkohol, kita tidak bisa hanya melihat perilakunya saja. Kita juga perlu memahami apa yang ada di balik perilaku tersebut dan dukungan seperti apa yang sebenarnya mereka butuhkan,” jelasnya.

Ratih mengaku bukan ahli antropologi stigma dan tidak ingin berspekulasi mengenai asal-usul stereotip terhadap masyarakat Papua. Namun, menurutnya, stigma terhadap kelompok etnis umumnya muncul ketika perilaku sebagian kecil individu digeneralisasi menjadi label bagi seluruh kelompok.

“Seiring waktu, generalisasi itu diterima sebagai kebenaran, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam proses tersebut, faktor sosial, ekonomi, sejarah, dan politik yang memengaruhi kehidupan suatu kelompok sering kali diabaikan.

“Akibatnya, orang lebih mudah melihat stereotip dibanding memahami kondisi yang melatarbelakanginya,” tegas Ratih.

Menurutnya, narasi seperti “terbelakang”, “malas”, dan “tidak modern” juga kerap muncul dalam sejarah kolonial di berbagai wilayah.

“Kelompok-kelompok marginal atau yang berada pada posisi kurang berkuasa sering digambarkan melalui label-label yang menyederhanakan,” katanya.

Ratih menilai persoalan utama bukan terletak pada istilah tertentu, melainkan dampak dari stereotip tersebut terhadap kehidupan masyarakat Papua.

“Ketika suatu kelompok terus-menerus dilihat melalui lensa stereotip, maka pengalaman, kemampuan, dan keragaman individu di dalam kelompok tersebut menjadi tidak terlihat,” ujarnya.

Dalam konteks Papua, Ratih menemukan sebagian anak muda menyadari adanya pandangan negatif terhadap mereka. Bahkan, sebagian mulai menginternalisasi stigma tersebut. Hal itu, menurutnya, dapat memengaruhi rasa percaya diri, harapan terhadap masa depan, hingga cara mereka memandang peluang yang tersedia.

“Saya melihat stigma bukan hanya soal kata-kata atau narasi, tetapi juga bagaimana narasi itu memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan seseorang secara nyata,” tegasnya.

Ratih juga menilai stigma dapat memengaruhi akses masyarakat Papua terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Sejumlah peserta penelitian mengaku pernah diperlakukan berbeda, diremehkan, atau dianggap kurang mampu hanya karena identitas mereka sebagai orang Papua.

Pengalaman tersebut, lanjut Ratih, dapat menjadi hambatan nyata dalam pendidikan maupun pekerjaan karena memengaruhi cara kemampuan seseorang dinilai dan peluang yang diberikan kepada mereka.

Dalam pelayanan publik, stigma juga dapat memengaruhi kualitas interaksi yang diterima masyarakat Papua serta rasa nyaman mereka dalam mengakses layanan. Meski demikian, Ratih menegaskan respons masyarakat Papua terhadap stigma sangat beragam dan tidak bisa digeneralisasi.

“Banyak anak muda Papua memiliki kesadaran yang kuat terhadap stigma yang dilekatkan kepada mereka, dan mereka meresponsnya dengan cara berbeda-beda,” ujarnya.

Sebagian merasa terluka dan kehilangan kepercayaan diri karena terus menghadapi stereotip. Namun, Ratih juga menemukan banyak anak muda Papua yang justru menjadikan pengalaman tersebut sebagai motivasi untuk menunjukkan kemampuan mereka.

“Mereka melanjutkan pendidikan, bekerja keras, mendukung keluarga, dan berkontribusi bagi komunitasnya,” pungkasnya.