Ego Kekuasaan dan Suplemen Demokrasi

catrawarta.com — Kritik mahasiswa terhadap kebijakan publik adalah tradisi intelektual yang tumbuh bersama sejarah kampus sebagai ruang nalar, ruang uji gagasan, sekaligus ruang kontrol sosial. Perguruan tinggi bukan sekadar pencetak ijazah tapi tempat merawat keberanian berpikir. Dalam ekosistem demokrasi, kritik adalah suplemen bukannya racun negara.

Kegaduhan yang muncul belakangan ini sejatinya bukan terletak pada substansi kritik terhadap program MBG. Perbedaan pandangan dalam kebijakan publik adalah hal yang wajar. Yang justru memantik polemik ialah respons seorang pejabat -wakil kepala BGN- yang membalas kritik dengan kata “bodo” dan emoji monyet. Di sinilah persoalan etik dan standar komunikasi publik dipertaruhkan.

Pejabat publik adalah representasi negara. Setiap kata, gestur, dan simbol yang dia gunakan membawa beban institusional. Bahasa yang merendahkan cerminan kualitas kepemimpinan. Jika kritik dibalas dengan cemooh, maka yang tercederai bukan hanya seorang mahasiswa, tetapi juga martabat diskursus publik.

Menariknya, mahasiswa yang dikritik itu -Tiyo Ardianto- tidak membalas dengan makian. Dia memilih menulis refleksi. Salah satu bagian tulisannya yang menyentak berbunyi, manusia dan monyet sama-sama primata. Bedanya, monyet tidak pernah mendeklarasikan diri paling mulia, tetapi juga tidak pernah korupsi, menindas, atau menjilat demi pangkat. Kalimat itu satir, tajam, sekaligus menjadi cermin sosial.

Dalam demokrasi yang sehat, kritik seharusnya dijawab dengan data, bukan dengan simbol yang merendahkan. Jika suatu program diyakini kuat dan bermanfaat bagi rakyat, maka argumen berbasis fakta akan menjadi tameng terbaik. Transparansi anggaran, capaian kinerja, serta indikator keberhasilan jauh lebih efektif daripada serangan personal. Publik membutuhkan pejabat yang matang secara intelektual dan emosional.

Perlu diingat, posisi pejabat selalu lebih tinggi dalam tanggung jawab. Dia digaji oleh rakyat untuk menjalankan program yang menyentuh kepentingan umum, bukan untuk melayani ego pribadi. Karena itu, standar etiknya pun harus lebih tinggi. Mahasiswa boleh kurang data. Mahasiswa boleh keliru membaca situasi. Namun pejabat semestinya memberi teladan tentang bagaimana berdiskusi secara rasional, santun, dan terbuka.

Fenomena ini memperlihatkan satu gejala klasik dalam relasi kekuasaan dan kritik. Kegaduhan sering kali bukan lahir dari perbedaan pendapat, melainkan dari ego yang merasa tak boleh disentuh. Padahal, demokrasi justru hidup dari gesekan ide. Tanpa kritik, kebijakan mudah menjadi absolut. Tanpa ruang debat, kekuasaan rawan kehilangan koreksi diri.

Respons Tiyo yang tenang menunjukkan bahwa kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia atau jabatan. Tiyo memilih gagasan sebagai jawaban. Dalam konteks ini, publik bisa menilai siapa yang lebih mencerminkan etika demokrasi.

Kita tentu berharap polemik semacam ini menjadi pelajaran bersama. Media sosial bukan ruang hampa nilai. Ia adalah panggung publik yang arsipnya abadi. Setiap komentar pejabat adalah rekam jejak kepemimpinan. Jika komunikasi publik diwarnai ejekan, maka kepercayaan publik ikut tergerus.

Demokrasi tidak runtuh oleh kritik mahasiswa. Demokrasi justru melemah ketika kritik dibalas dengan arogansi dan menggeser perdebatan dari substansi ke serangan simbolik. Kualitas bangsa tercermin di situ, dari kedewasaan menghadapi kritik.