Membedah MBG: Antara Obsesi Gizi dan Syahwat Politik

catrawarta.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini berdiri di persimpangan jalan, menjadi solusi gizi atau justru menjadi monumen kegagalan tata kelola. Sejak digulirkan, MBG tidak pernah benar-benar hadir sebagai kebijakan publik yang matang. Ia lahir besar, mahal, dan ambisius—namun dijalankan dengan manajemen risiko yang rapuh. Hanya dalam hitungan bulan, publik disuguhi potret seragam, keracunan massal, makanan basi, hingga standar higienitas yang diabaikan.

Efek Domino Keracunan

Rentetan insiden kesehatan yang menimpa siswa di berbagai daerah bukan lagi sekadar “kecelakaan kerja” kecil. Sejak digulirkan tahun 2024 dan Sepanjang tahun 2025, laporan keracunan muncul beruntun di berbagai daerah. Puncaknya, sepanjang Januari 2026 menelan 1.929 korban. Manggarai Barat 132, Grobokan 803, Kudus 118 dan Mojokerto 411 siswa. Total kumulatif korban MBG mencapai 21.254 siswa. Hal itu menjadi bukti sahih bahwa pengawasan di lapangan berada pada titik nadir.

Secara statistik, pola yang berulang di berbagai provinsi ini menandakan adanya kegagalan sistemik. Dalam anatomi kebijakan publik, masalah yang terjadi berulang kali dengan pola yang sama menunjukkan bahwa desain program dan mekanisme kontrol kualitas (Quality Control) sejak awal memang cacat.

Krisis Akuntabilitas

Hal yang paling merisaukan bukanlah sekadar insiden keracunan itu sendiri, melainkan absennya pertanggungjawaban profesional dari pemangku kebijakan. Badan Gizi Nasional (BGN) cenderung menunjukkan sikap defensif dan kurangnya sense of crisis. Respon pemerintah yang hanya terbatas pada permohonan maaf lisan tanpa dibarengi audit terbuka, putus kontrak, atau sanksi yang tegas, menciptakan kesan bahwa nyawa siswa dianggap sebagai risiko yang bisa dimaklumi.

Ketertutupan regulasi teknis memperparah situasi ini. Hingga saat ini, dokumen operasional mengenai standar dapur, kualifikasi penyedia, hingga SOP rantai pasok (supply chain) masih menjadi misteri bagi publik. Dalam negara hukum, kebijakan yang mengelola dana ratusan triliun rupiah tidak boleh berjalan dalam “ruang gelap” tanpa pengawasan yang jelas.

Temuan ICW dan Konflik Kepentingan

Kecurigaan publik bahwa MBG merupakan “proyek politik” mendapatkan legitimasi melalui data di lapangan. Berdasarkan hasil investigasi dan penelitian dari Indonesia Corruption Watch (ICW), ditemukan indikasi kuat bahwa pengelolaan Satuan Pelayanan (SP) atau dapur umum MBG memiliki afiliasi erat dengan lingkar kekuasaan.

Temuan ICW menyoroti bahwa banyak pengelola dapur dan penyedia bahan baku merupakan individu atau UMKM yang terafiliasi dengan partai politik tertentu—terutama Gerindra, yayasan yang terafiliasi dengan pejabat dan purnawirawan TNI/Polri, swasta yang terafiliasi dengan person pejabat kejaksaan dan jaringan relawan pendukung Prabowo-Gibran.

Dominasi aktor politik dalam rantai pasok MBG menciptakan konflik kepentingan yang nyata. Alokasi anggaran yang fantastis ini lebih menyerupai instrumen konsolidasi kekuasaan menuju kontestasi 2029 daripada sebuah upaya murni perbaikan gizi. Jika pengelola dipilih berdasarkan kedekatan politik alih-alih kompetensi profesional di bidang pangan, maka standar keamanan dan kualitas nutrisi akan selalu menjadi nomor dua setelah keuntungan politik dan finansial kelompok.

Pemerintah harus berhenti memperlakukan MBG seperti kampanye yang hanya mengejar kemeriahan di permukaan. Anak-anak Indonesia bukanlah alat legitimasi politik, dan kesehatan mereka bukan collateral damage dari proyek populis yang dipaksakan.

Moratorium Sementara, pertama hentikan program di wilayah terdampak untuk evaluasi total. Kedua, transparansi Regulasi dengan membuka dokumen SOP pengadaan dan standar keamanan pangan kepada publik. Ketigam audit Independen dengan melibatkan lembaga audit eksternal dan sipil untuk memeriksa aliran dana dan kualitas gizi. Dan sanksi tegas dengan memutus kontrak dan proses hukum penyedia yang terbukti lalai hingga menyebabkan keracunan.

Tanpa perombakan total, MBG hanya akan diingat sebagai program yang membelanjakan uang rakyat untuk meracuni anak-anaknya sendiri demi ambisi politik jangka panjang.