Ketika Ulama Diam, Siapa Menjaga Amanah?

catrawarta.com — Dalam tradisi Islam, kritik terhadap penguasa bukanlah tindakan subversif. Ia justru bagian dari ibadah sosial: amar ma’ruf nahi munkar dan nashihah. Kritik yang diniatkan untuk menjaga kemaslahatan publik, disampaikan dengan adab, dan berorientasi perbaikan, bukan saja dibolehkan, melainkan dianjurkan. Karena kekuasaan tanpa kontrol adalah pintu kerusakan.

Nabi Muhammad SAW menegaskan dengan terang: “Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Ini bukan retorika kosong, melainkan standar moral. Keberanian menyampaikan kebenaran kepada pemegang kekuasaan ditempatkan sebagai jihad tertinggi—karena risikonya besar dan manfaatnya luas.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah menyatakan, “Agama adalah nasihat.” Ketika para sahabat bertanya “untuk siapa?”, jawabannya mencakup para pemimpin kaum muslimin. Artinya, penguasa bukan entitas suci yang kebal dari kritik. Mereka justru objek utama nasihat, sebab kebijakan mereka berdampak langsung pada hidup orang banyak.

Al-Qur’an pun memberi teladan etika. Dalam Surah Thaha ayat 44, Allah memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk mendatangi Firaun—simbol kezaliman—dengan kata-kata yang lemah lembut. Pesannya jelas: kebenaran harus disampaikan, namun dengan adab. Lembut bukan berarti kompromistis; santun bukan berarti diam.

Pertanyaannya kemudian: mengapa di negeri ini, ketika praktik korupsi terbukti, janji politik diingkari, dan amanah rakyat dikhianati, suara kritis para kiai dan ulama kerap terdengar lirih, bahkan absen?

Mengapa mimbar-mimbar dakwah lebih sering berisi ajakan kesabaran sepihak, sementara kezaliman struktural dibiarkan?

Sebagian menjawab dengan dalih stabilitas. Sebagian lain beralasan menjaga persatuan umat. Ada pula yang berlindung di balik konsep “taat kepada ulil amri”. Namun ketaatan dalam Islam bukan ketaatan buta. Ia bersyarat: selama tidak mengarah pada kemungkaran. Ketika kebijakan melanggengkan ketidakadilan, ketika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka diam bukanlah sikap netral—ia keberpihakan.

Relasi ulama dan kekuasaan selalu berada di persimpangan. Ulama bisa menjadi penjaga nurani publik, atau justru ornamen legitimasi. Sejarah Islam mencatat dua jalan itu. Para ulama yang menjaga jarak kritis dari istana kerap hidup sederhana, bahkan terpinggirkan. Sebaliknya, mereka yang terlalu dekat dengan kekuasaan sering kehilangan daya kritis—fatwanya jinak, khutbahnya aman, suaranya tumpul.

Di sinilah persoalan etis itu mengemuka. Ketika ulama lebih sibuk membela kebijakan ketimbang membela korban kebijakan; ketika mereka lebih cepat menegur rakyat yang bising daripada menegur pejabat yang culas; maka wibawa moral runtuh. Umat melihat, menilai, dan akhirnya kecewa.

Padahal kritik ulama tidak harus anarkis, apalagi memicu kekacauan. Islam telah mengajarkan adabnya: niat tulus, bahasa santun, argumentasi berbasis data dan nilai, serta ketaatan pada hukum. Kritik bisa disampaikan secara langsung, tertutup, atau terbuka jika kemudaratan telah menjadi konsumsi publik. Yang dilarang adalah hasutan makar, fitnah, dan kekerasan—bukan kritik itu sendiri.

Negeri ini tidak kekurangan dai, tetapi kekurangan keberanian moral. Rakyat tidak membutuhkan ulama yang sekadar mengulang slogan persatuan, melainkan yang berani berdiri di sisi kebenaran, meski berjarak dengan kekuasaan. Sebab pada akhirnya, ulama akan ditanya bukan seberapa dekat mereka dengan penguasa, tetapi seberapa jujur mereka menjaga amanah umat.

Jika para penjaga moral memilih diam, maka yang bersuara adalah kemarahan. Dan ketika itu terjadi, jangan salahkan rakyat. Sebab kekosongan nasihat selalu diisi oleh kegaduhan.