catrawarta.com — Yogyakarta adalah kota yang pandai membuat orang merasa cukup, bahkan ketika mereka sebenarnya kekurangan. Ia menawarkan kedekatan jarak, kelonggaran waktu, dan ilusi kesetaraan di ruang-ruang publiknya. Semua orang bisa duduk di angkringan yang sama, bekerja dari kafe yang sama, dan berjalan di trotoar yang sama. Di permukaan, Jogja tampak seperti kota yang demokratis—ramah bagi siapa pun yang datang.
Namun keadilan sebuah kota tidak diukur dari seberapa nyaman ia dikunjungi, melainkan dari seberapa layak ia dihuni.
Masalah Jogja bukan semata upah minimum yang rendah, tetapi struktur ekonomi yang membuat upah rendah itu terasa wajar dan terus dipertahankan. Kota ini hidup dari pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif—sektor yang bergantung pada tenaga kerja muda, fleksibel, dan murah. Ribuan lulusan baru setiap tahun menciptakan cadangan tenaga kerja yang melimpah. Dalam situasi seperti itu, pekerja mudah digantikan, sehingga upah tidak pernah benar-benar memiliki alasan untuk naik.
Yang terjadi kemudian adalah normalisasi hidup dalam kondisi nyaris cukup. Bekerja penuh waktu tetapi tetap menyewa kamar sempit. Produktif tetapi tanpa jaminan kesehatan yang memadai. Menghidupi industri yang membuat kota terus tumbuh, tetapi tidak memiliki akses untuk membeli rumah di dalamnya. Ruang-ruang komersial berkembang cepat, sementara ruang hidup justru semakin mahal bagi mereka yang bekerja di sektor tersebut.
Jogja menjadi contoh kota yang menikmati pertumbuhan tanpa distribusi. Nilai tanah naik, sektor wisata berkembang, konsumsi meningkat, tetapi kesejahteraan pekerja bergerak di tempat. Mereka yang memiliki modal dapat mengubah rumah menjadi penginapan, membuka kafe, atau berinvestasi pada properti. Sementara mereka yang bekerja di dalam ekosistem itu tetap menjadi penyewa—baik atas tempat tinggal maupun atas masa depan mereka sendiri.
Ketidakadilan juga bekerja secara halus melalui romantisme. Narasi tentang Jogja sebagai kota yang “tidak materialistis” sering kali justru menjadi legitimasi bagi upah murah. Seolah-olah keinginan untuk hidup layak adalah sikap yang terlalu ekonomis untuk kota yang katanya mengutamakan kenyamanan batin. Dalam logika ini, tuntutan kesejahteraan dianggap merusak keistimewaan Jogja itu sendiri.
Padahal yang disebut kenyamanan itu sering kali hanya bisa dinikmati oleh mereka yang memiliki penyangga: kiriman dari orang tua, pekerjaan jarak jauh dengan gaji luar kota, atau tabungan yang dibawa dari tempat lain. Tanpa itu, Jogja berubah menjadi ruang bertahan hidup yang sunyi—tenang di permukaan, tetapi melelahkan secara perlahan.
Kota ini seperti panggung yang terus dipoles agar tampak hidup, tetapi para pekerja yang menjaga lampunya tetap menyala tidak pernah benar-benar mendapat tempat di barisan depan. Mereka hadir, tetapi tidak memiliki daya untuk menentukan arah.
Di titik ini, pertanyaan tentang keadilan menjadi mendesak. Bukan soal menaikkan upah semata, melainkan soal siapa yang sebenarnya diuntungkan dari pertumbuhan kota. Apakah Jogja ingin terus menjadi ruang konsumsi bagi pendatang dan wisatawan, atau menjadi rumah yang memungkinkan warganya membangun kehidupan yang stabil?
Sebab kota yang hanya nyaman untuk disinggahi pada akhirnya akan kehilangan mereka yang paling mengenalnya. Dan ketika yang tersisa hanyalah mereka yang mampu membeli kenyamanan, Jogja bukan lagi ruang hidup yang egaliter, melainkan sekadar lanskap yang indah untuk dikunjungi—tanpa benar-benar bisa dimiliki.
Ikrar Wakaf di Luar PPAIW: Sah Secara Agama, Lemah Secara Hukum Negara 