catrawarta.com — Kiai Haji Bisri Syansuri (18 September 1886 – 25 April 1980) adalah salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) yang berperan besar sebagai ahli fiqih, pejuang kemerdekaan, dan Rais Aam PBNU ketiga.
Di Denanyar, Jombang, jejak langkah KH Bisri Syansuri tak hanya dikenang sebagai ulama besar, tetapi juga sebagai teladan langka tentang bagaimana politik dijalankan dengan akhlak. Ia bukan sekadar ahli fikih, melainkan sosok yang menautkan nilai-nilai syariat dengan denyut kehidupan berbangsa.
Pagi-pagi di pesantren Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, santri-santri perempuan mengaji dengan khusyuk. Di sinilah salah satu warisan penting Mbah Bisri tumbuh: pendidikan bagi perempuan di masa ketika akses itu belum dianggap lazim. Namun, dari ruang-ruang sederhana itulah lahir gagasan besar—bahwa keadilan sosial dan kemajuan bangsa tidak bisa dilepaskan dari pendidikan dan kesetaraan.
Di mata para santrinya, Mbah Bisri dikenal tegas. Dalam fikih, ia cenderung memilih jalan “azimah”—pendapat yang lebih ketat. Tapi ketegasan itu tidak menjadikannya keras dalam kehidupan sosial. Justru sebaliknya, ia memandang hukum sebagai penjaga moral, bukan alat kekuasaan. Prinsip inilah yang kemudian ia bawa ke dalam dunia politik.
Sebagai salah satu pendiri Nahdlatul Ulama bersama KH Hasyim Asy’ari dan KH Wahab Chasbullah, Kiai Bisri berada di simpul penting antara agama dan negara. Namun ia tidak pernah menjadikan agama sebagai alat legitimasi kekuasaan. Baginya, politik adalah wasilah—jalan untuk menjaga kemaslahatan umat.
Ketika Indonesia memasuki masa-masa awal kemerdekaan, Kiai Bisri tak tinggal diam. Ia ikut terlibat dalam perjuangan mempertahankan republik, bahkan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Markas Ulama Jawa Timur. Di tengah suasana genting, ia memahami bahwa cinta tanah air bukan sekadar slogan, melainkan bagian dari iman yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
Perjalanan politiknya berlanjut ke ruang-ruang formal negara. Ia pernah menjadi anggota KNIP dan Dewan Konstituante, hingga dipercaya sebagai Rais ‘Aam PBNU pada 1971–1980. Dalam posisi itu, ia bukan hanya pemimpin organisasi, tetapi juga penentu arah moral umat. Ia menunjukkan bahwa ulama bisa hadir dalam politik tanpa kehilangan integritas.
Salah satu sisi menarik dari keteladanan Kiai Bisri adalah cara pandangnya terhadap kekuasaan. Ia tidak pernah mengejar jabatan sebagai tujuan, melainkan menerima amanah sebagai konsekuensi tanggung jawab. Dalam setiap keputusan, ia selalu menimbang antara maslahat dan mudarat, bukan sekadar kepentingan kelompok.
Pandangannya tentang thariqah juga mencerminkan etika politik yang dalam. Ia pernah mengingatkan agar jalan spiritual tidak diselewengkan demi popularitas atau pengakuan. “Jangan sampai lupa kepada tujuan thariqah karena ingin dianggap keramat,” pesannya. Nilai ini, jika ditarik ke ranah politik, menjadi kritik halus terhadap praktik pencitraan dan ambisi kekuasaan yang melupakan tujuan utama: kesejahteraan umat.
Di tengah dunia politik yang kerap riuh oleh kompromi dan kepentingan, Kiai Bisri menghadirkan ketenangan. Ia menunjukkan bahwa prinsip tidak harus dikorbankan demi kekuasaan. Justru dari keteguhan prinsip itulah kepercayaan publik tumbuh.
Keteladanan itu terasa semakin relevan hari ini. Politik sering kali dipandang sebagai arena keras, bahkan kotor. Namun Kiai Bisri memberi pelajaran lain: politik bisa menjadi ruang ibadah, jika dijalankan dengan niat yang lurus dan akhlak yang terjaga. Kejujuran, tanggung jawab, dan keberpihakan pada rakyat adalah nilai-nilai yang ia pegang teguh.
Warisan itu juga mengalir dalam keluarga dan murid-muridnya, termasuk cucunya, Abdurrahman Wahid, yang dikenal luas sebagai tokoh pluralisme dan demokrasi. Dari Denanyar, nilai-nilai itu menjalar ke panggung nasional, membentuk wajah Islam Indonesia yang ramah dan inklusif.
Pada 25 April 1980, Kiai Bisri berpulang di usia 93 tahun. Ia dimakamkan di kompleks pesantrennya—tempat di mana gagasan, ilmu, dan keteladanan tumbuh. Namun warisannya tidak ikut terkubur. Ia hidup dalam cara berpikir, dalam sikap, dan dalam harapan bahwa politik Indonesia tetap memiliki ruang bagi akhlak.
Di tengah zaman yang terus berubah, sosok KH Bisri Syansuri mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa nilai hanya akan melahirkan kehampaan. Sebaliknya, politik yang berpijak pada etika dan iman akan selalu menemukan jalannya—meski pelan, namun pasti. (Berbagai sumber)
Sastra Inggris UNY Latih Pegawai Museum Vredeburg Perkuat Komunikasi Publik 