catrawarta.com — Konflik batas wilayah di jalur laut dinilai menjadi salah satu persoalan paling rumit dalam hubungan antarnegara. Tidak hanya menyangkut kedaulatan, konflik maritim juga berdampak langsung terhadap ekonomi global dan bahkan berpotensi memicu perang terbuka.
Situasi tersebut terlihat dalam konflik Iran dengan Amerika Serikat beserta sekutunya yang berdampak pada terganggunya jalur distribusi minyak dunia di Selat Hormuz. Pemblokiran kapal tanker pengangkut minyak menyebabkan pasokan energi dunia terganggu dan memicu kenaikan harga bahan bakar minyak di berbagai negara, termasuk negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik.
Kondisi itu memperlihatkan betapa strategisnya jalur laut internasional sebagai urat nadi ekonomi global. Di kawasan Asia Tenggara, salah satu jalur pelayaran paling penting adalah Selat Malaka yang berbatasan dengan Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Selat Malaka selama ini menjadi salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Kawasan tersebut juga menjadi pintu utama distribusi energi dan logistik internasional, termasuk bagi China yang sangat bergantung pada pasokan energi melalui jalur tersebut.
Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan China dalam beberapa tahun terakhir turut memberi dampak terhadap kawasan Selat Malaka. AS disebut memiliki kepentingan untuk memperkuat pengaruhnya di jalur strategis tersebut guna membatasi dominasi China.
Di tengah situasi itu, sempat muncul pula wacana dari Indonesia mengenai kemungkinan pengenaan tarif atau biaya bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka. Selain menjadi jalur ekonomi penting, kawasan ini juga rawan terhadap pembajakan, penyelundupan, perdagangan ilegal, dan berbagai bentuk kriminal transnasional lainnya sehingga membutuhkan kerja sama lintas negara yang kuat.
Namun di balik dinamika geopolitik dan ekonomi tersebut, terdapat satu elemen penting yang selama ini kerap terlupakan, yakni ikatan budaya masyarakat pesisir di kawasan Selat Malaka.
Sejarawan maritim sekaligus dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Kepri, Dr. Anastasia Wiwik Swastiwi., M.A., menilai kawasan Selat Malaka sejatinya telah terhubung selama berabad-abad melalui kesamaan budaya Melayu. Salah satu simbol keterhubungan itu adalah Zapin, tarian tradisional Melayu yang berkembang di Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
“Zapin bukan sekadar kesamaan budaya, tetapi bagian dari arsitektur diplomasi maritim yang telah bekerja jauh sebelum negara-negara modern berdiri,” ujar Wiwik, Selasa (2/6). Menurutnya, Zapin menghadirkan peluang baru bagi Indonesia, khususnya kawasan pesisir barat seperti Riau dan Kepulauan Riau, untuk membangun strategi kawasan yang lebih setara di tengah persaingan geopolitik internasional.
Ia menjelaskan, Zapin memperlihatkan hubungan kawasan melalui mekanisme yang tidak selalu tampak dalam perjanjian formal antarnegara, melainkan melalui jaringan ingatan kolektif, estetika budaya, dan praktik sosial lintas generasi.
Wiwik yang juga menjadi salah satu penulis buku Zamara, Zapin Maritim Raya menilai Zapin dapat diposisikan sebagai bentuk soft power Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Dalam praktik diplomasi selama ini, budaya Melayu lebih banyak digunakan oleh Malaysia dan Singapura sebagai bagian dari identitas nasional dan diplomasi budaya mereka.
Sementara di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau yang menjadi salah satu pusat sejarah perkembangan Zapin, tradisi tersebut masih lebih sering dipandang sebagai praktik komunitas semata, bukan sebagai instrumen strategis kebijakan luar negeri.
“Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam bagaimana tradisi yang sama diolah menjadi aset diplomasi oleh negara-negara yang berbeda,” katanya.
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, menurut Wiwik, diperlukan pendekatan baru yang menempatkan Zapin bukan hanya sebagai representasi budaya, tetapi juga sebagai epistemologi maritim atau cara masyarakat pesisir memahami relasi sosial, mobilitas, dan perubahan wilayah.
Pendekatan itu dinilai dapat menjadi dasar penguatan diplomasi maritim Indonesia di masa depan. Jika dirumuskan secara strategis, Zapin bisa menjadi pintu masuk bagi kerja sama riset lintas negara, pengembangan kurikulum budaya maritim, diplomasi pendidikan, hingga penguatan masyarakat pesisir.
“Termasuk perancangan skema kerja sama yang lebih adil dalam konteks SIJORI,” tegasnya.
SIJORI sendiri merupakan kerja sama ekonomi lintas batas antara Singapura, Johor di Malaysia, dan Kepulauan Riau di Indonesia yang telah dibangun sejak lama sebagai bentuk integrasi ekonomi kawasan.
Wiwik menjelaskan, pada masa lalu Zapin berfungsi sebagai “invisible infrastructure” yang menghubungkan masyarakat pesisir sebelum lahirnya paspor, pelabuhan modern, maupun batas laut negara.
Para guru Zapin berkeliling dari pulau ke pulau membawa syair, berdakwah, dan membangun hubungan sosial dengan ulama, pedagang, serta masyarakat pesisir. Tradisi tersebut secara tidak langsung membentuk jaringan sosial yang kuat dan menumbuhkan rasa saling percaya antarwilayah.
Karena itu, menurutnya, Zapin tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai artefak budaya masa lalu, melainkan sumber daya strategis yang relevan dengan isu-isu kontemporer seperti keamanan maritim, keberlanjutan pesisir, mobilitas tenaga kerja, hingga integrasi sosial kawasan.
“Tradisi ini menembus batas negara dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh instrumen diplomatik formal. Oleh karena itu, Zapin dapat menjadi kanal efektif untuk membangun diplomasi maritim berbasis pengetahuan lokal,” ujarnya.
Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global dan persaingan perebutan pengaruh di jalur laut strategis, pendekatan budaya dinilai dapat menjadi alternatif diplomasi yang lebih humanis dan berkelanjutan.
Diplomasi politik dan ekonomi, kata Wiwik, tidak selalu harus dilakukan melalui meja perundingan atau dokumen hukum semata. Diplomasi juga dapat tumbuh dari tradisi yang hidup, dari syair yang mengikat ingatan kolektif, dari gerak tubuh yang diwariskan lintas generasi, serta dari ruang pesisir yang terus bergerak dan saling terhubung.
Anies: Dino Patti Djalal Bukan Pejabat Karbitan 