catrawarta.com — Mengikuti rapat paripurna DPRD memang kadang tidak menarik dan membosankan. Barangkali itu pula yang menyebabkan, banyak kalangan pejabat organisasi pemerintah daerah (OPD) yang bermalas-malasan mengikuti kegiatan tersebut. Lebih-lebih jika dalam rapat paripurna itu hanya berisi pidato.
Namun, terlepas apapun agendanya, pejabat memang harus hadir atau menunjuk wakil jika menerima undangan untuk mengikuti rapat paripurna DPRD.
Di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, Wakil Bupati (Wabup) setempat Adhe Eliana, terpaksa meluapkan kekesalannya terhadap sejumlah camat dan pejabat OPD yang sering tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD Karanganyar, seperti pada Senin (20/4/2026).
Dalam rapat yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2025, ia menyebutkan, ketidakhadiran para pejabat bukan hal sepele, apalagi kejadian serupa sudah berulang. Adhe Eliana memandang, sikap tersebut mencerminkan kurangnya keseriusan aparatur dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Menurutnya, rapat paripurna adalah ruang penting yang mencerminkan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, sekaligus menjadi sorotan publik luas.
Pada kesempatan tersebut, Adhe juga membacakan sambutan Bupati Karanganyar, Rober Christanto, yang berhalangan hadir karena agenda di Jakarta. Ia menegaskan, kehadiran pejabat dalam rapat bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan bagian dari proses memahami dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD.
Siapkan Sanksi Administrasi
Tak hanya menyampaikan kritik, Adhe langsung menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memastikan kehadiran seluruh jajaran pada agenda-agenda berikutnya. Ia juga menegaskan, ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas tidak akan lagi ditoleransi, dan sanksi administratif siap diberlakukan bagi yang melanggar.
Lebih jauh, ia mengingatkan pentingnya menjaga profesionalitas serta menghormati forum resmi pemerintahan. Sinergi antara eksekutif dan legislatif, menurutnya, menjadi kunci dalam mendorong pembangunan daerah yang efektif.
Di sisi lain, Adhe juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik. Namun, ia menekankan agar setiap masukan disampaikan secara objektif dan berbasis data, sehingga tidak menimbulkan polemik yang tidak perlu.
Rapat paripurna ini sendiri merupakan agenda rutin tahunan yang berfungsi mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, mulai dari capaian program hingga penggunaan anggaran, sekaligus menjadi bahan pertimbangan strategis bagi DPRD dalam memberikan rekomendasi.
Penyesuaian Harga Tiga Varian BBM, Dinilai Rasional 