catrawarta.com — Kasus dugaan korupsi anggaran pakan satwa di lembaga konservasi menjadi pengingat bahwa pengelolaan satwa tidak hanya berkaitan dengan tata kelola keuangan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang sepenuhnya bergantung pada manusia.
Hal tersebut disampaikan Dosen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata IPB University, Dr. Abdul Haris Mustari, Selasa (28/7/2026).
Menurut Haris, penyalahgunaan anggaran pakan dapat menimbulkan dampak berantai terhadap kesehatan dan kesejahteraan satwa hingga keberhasilan program konservasi.
“Penyalahgunaan anggaran pakan satwa bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan persoalan moral. Satwa juga merasakan lapar, haus, dan stres. Karena itu, lembaga konservasi harus memiliki pendanaan yang cukup dan berkelanjutan agar kesejahteraan satwa tetap terjamin,” tegasnya, seperti dilansir IPB University.
Haris menambahkan, lembaga konservasi seharusnya diposisikan sebagai sarana penelitian, pendidikan, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian satwa.
Satwa Hadapi Tekanan di Dalam Kandang
Satwa yang dipelihara di dalam kandang menghadapi kondisi yang berbeda dibandingkan dengan satwa yang hidup di habitat alaminya.
Menurut Haris, satwa di lembaga konservasi dapat menghadapi dua tekanan sekaligus, yakni keterbatasan makanan dan minuman serta kondisi kandang yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip kesejahteraan satwa.
“Jika anggaran pakan bermasalah, maka kualitas maupun kuantitas makanan akan semakin menurun,” imbuhnya.
Selain kehilangan kebebasan untuk mencari makanan, satwa juga harus beradaptasi dengan ruang gerak yang terbatas sehingga lebih rentan mengalami stres.
Haris menjelaskan, di habitat alami, satwa memperoleh variasi makanan yang lebih beragam sehingga kebutuhan nutrisinya dapat terpenuhi secara seimbang. Satwa herbivora, karnivora, maupun omnivora mendapatkan sumber pakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kandungan gizinya.
Sebaliknya, satwa yang berada di lembaga konservasi sepenuhnya bergantung pada pakan yang disediakan pengelola. Karena itu, kecukupan nutrisi sangat bergantung pada kualitas manajemen pakan dan ketersediaan anggaran.
Agar kebutuhan nutrisi satwa terpenuhi, pengelolaan pakan harus mengacu pada kebutuhan biologis masing-masing spesies.
Sebagai contoh, satwa herbivora membutuhkan hijauan sekitar 8 hingga 12 persen dari bobot tubuhnya setiap hari. Sementara itu, harimau sumatra sebagai satwa hiperkarnivora membutuhkan sekitar 6 hingga 7 kilogram daging per hari atau sekitar 5 hingga 6 persen dari bobot tubuhnya.
Di sisi lain, Haris menegaskan bahwa populasi satwa liar di alam harus tetap menjadi prioritas utama konservasi melalui perlindungan habitat dan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan.
Kekurangan Nutrisi Pengaruhi Reproduksi Satwa
Haris menambahkan, kekurangan nutrisi dapat berdampak langsung terhadap kemampuan reproduksi satwa, baik jantan maupun betina.
Induk yang mengalami malnutrisi bahkan berisiko menghasilkan keturunan dengan kondisi kesehatan yang kurang optimal. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat membentuk siklus penurunan kualitas populasi satwa yang lahir dan dibesarkan di lingkungan penangkaran.
Lebih lanjut, Haris mengatakan satwa hasil penangkaran juga menghadapi tantangan besar ketika akan dilepasliarkan ke habitat aslinya.
Ketergantungan terhadap manusia dalam memperoleh makanan dapat membuat kemampuan satwa untuk beradaptasi dan bersaing dengan satwa liar di alam menjadi lebih rendah.
Selain membutuhkan biaya rehabilitasi yang tinggi, pelepasliaran yang tidak dilakukan secara tepat juga berpotensi memengaruhi kualitas genetik populasi satwa liar di alam yang telah beradaptasi dengan habitatnya.
Karena itu, pengelolaan lembaga konservasi harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan satwa. Pengawasan terhadap anggaran pakan menjadi bagian penting untuk memastikan satwa mendapatkan kebutuhan nutrisi yang layak sekaligus mendukung tujuan utama konservasi.
