“Jogja Little Singapore” Mimpi Siang Hari atau Upaya Lari dari Persoalan Hakiki?

catrawarta.com — Menuju “Jogja Little Singapore” Hasto Wardoyo, Walikota Jogja, berambisi mengubah wajah kota Jogja agar setara dengan Singapura dalam hal kebersihan dan tata kota. “Jogja Little Singapore” didengungkan  dan mulai direalisasikan melalui program “Jogja Tanpa Rumput 2026”. Sebagai realisasi dari program tersebut, pada Minggu 18 Januari  kemarin Hasto memimpin langsung kegiatan kerja bersih-bersih rumput dan pembongkaran bangunan liar di area publik di Kecamatan Mantrijeron. 

Menurut Hasto, rumput yang tumbuh liar di sekitar trotoar sangat menganggu pemandangan dan tidak selaras dengan citra Jogja sebagai kota budaya dan pariwisata. Program ini memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat terutama karena tidak menyentuh persoalan mendasar yaitu tata kelola kota dan pengelolaan sampah.

“Jogja Little Singapore” tak semudah membalik telapak tangan. Jika ditarik mundur ke belakang terkait sejarah Jogja dan Singapura, gagasan itu butuh regulasi yang tepat dan waktu pelaksanaan yang cukup panjang. 

Pada awal abad 19 Singapura adalah kota pelabuhan dengan segala dinamikanya. Tinggi pengangguran, kawasan kumuh, sanitasi yang buruk,  serta konflik antar etnis.  Pada pertengahan abad 20 Lee Kuan Yew meletakkan dasar pembangunan Singapura dengan regulasi yang tepat dan penegakan hukum yang kuat. 

Kawasan kumuh dibongkar dan sanitasi dibenahi. Birokrasi yang bersih dan efektif membuat kepercayaan masyarakat pada pemerintah menguat sehingga mudah bagi warga menerima dan disiplin dalam menjalankan peraturan yang ada.  Hanya butuh tempo kurang dari 5 dekade Singapora menjelma menjadi negara-kota yang modern, dengan tata kota yang rapi dan bersih, fasilitas publik yang memadai, serta rendah kriminalitas.

Kota Jogja tumbuh sejak pertengahan abad 18 dan berkembang secara organik. Dalam beberapa aspek tanah diperlakukan sebagai relasi kultural, bukan sebagai instrumen tata ruang modern. Penataan kota berjalan tambal-sulam, bangunan tumbuh lebih cepat daripada sistem yang mengaturnya. Kota yang padat, aktivitas yang meningkat, dan pariwisata yang terus dipacu tidak diimbangi sistem pengelolaan limbah yang memadai. 

Sampah Tak Kunjung Usai

Sampah menjadi penanda paling nyata dari lemahnya tata kelola kota, hanya dipindahkan dari satu titik ke titik lain, bukan benar-benar   diselesaikan. Jogja terlalu lama bergantung pada satu TPA tanpa memperkuat pengolahan di tingkat rumah tangga dan kawasan. Ketika kapasitas TPA bermasalah, sampah menumpuk di ruang publik. 

Masalah ini bukan soal perilaku warga semata, melainkan regulasi tidak yang tepat dan indisiplin dalam menegakkan aturan. Meski awalnya taat peraturan akan terasa berat, tapi kepercayaan publik akan timbul jika penegakan peraturan dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu. Sanksi pelanggaran yang tegas juga membuat masyarakat berpikir dua kali untuk bertindak melawan hukum.

Program “Jogja Tanpa Rumput 2026” akan lebih mudah direalisasikan bila dibanding “Jogja Bebas Sampah 2026”. Mungkin karena hal itulah Hasto memilih program ini. Rumput liar memang tidak nyaman dipandang. Mungkin juga ada potensi bahaya di sebaliknya, sarang ular misalnya. Namun dibanding sampah yang berserakan di berbagai penjuru kota yang tidak sekedar tidak estetik tapi juga mencemari udara dan berpotensi menjadi sumber penyakit, rumput liar hanyalah gangguan kecil.  Tanpa kejelasan prioritas, Yogyakarta akan terus menghadapi masalah yang sama. “Jogja Little Singapore”, mimpi siang hari atau upaya lari dari persoalan yang hakiki?