catrawarta.com — Indonesia masih menghadapi krisis pembelajaran (learning crisis) yang berdampak pada rendahnya capaian belajar hingga meningkatnya angka putus sekolah.
Learning crisis merupakan kondisi ketika peserta didik tidak memperoleh hasil belajar yang memadai meski telah mengenyam pendidikan formal. Fenomena ini banyak terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) 2025 mencatat jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Indonesia mencapai 4.149.742 anak. Angka tersebut terdiri atas anak yang belum pernah bersekolah (47,45 persen), lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan (26,98 persen), serta putus sekolah atau drop out (25,57 persen). Sebagian dari mereka memilih bekerja.
Rektor Universitas YARSI, Prof. dr. Fasli Jalal, PhD, mengatakan kondisi learning crisis di Indonesia sudah berada pada tahap yang memprihatinkan.
“Temuan learning crisis ini diperoleh dari penelitian terhadap anak-anak Indonesia yang menempuh pendidikan selama 12 tahun, mulai SD hingga lulus SMA. Penelitian objektif ini dilakukan oleh pihak ketiga dan diinisiasi oleh Bank Dunia,” kata Fasli kepada catrawarta.com, Jumat (3/7/2026).
Hasil penelitian menunjukkan, meski rata-rata siswa menempuh pendidikan selama 12 tahun, kemampuan belajar mereka hanya setara dengan 7,4 tahun. Dengan kata lain, anak-anak Indonesia kehilangan kesempatan belajar efektif selama sekitar empat tahun.

Fasli merinci, lulusan sekolah dasar yang telah belajar selama enam tahun rata-rata hanya memiliki kemampuan setara siswa yang belajar selama 3,5 tahun. Sementara lulusan SMP memiliki kemampuan setara siswa kelas V SD, sedangkan lulusan SMA setara dengan siswa kelas VIII SMP.
Menurut mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional itu, kesenjangan kemampuan tersebut membuat banyak siswa kesulitan mengikuti pelajaran di jenjang berikutnya sehingga kehilangan motivasi belajar.
“Mereka tidak menikmati proses belajar di sekolah. Akibatnya muncul anak-anak yang memilih putus sekolah karena dipaksa mengikuti pelajaran di SMP, padahal kemampuan belajarnya masih setara dengan siswa SD,” ujar Fasli yang juga seorang ahli gizi.
Ia menambahkan kondisi serupa juga berpengaruh terhadap pendidikan tinggi. Saat ini, perguruan tinggi harus memastikan calon mahasiswa memiliki kompetensi yang memadai melalui seleksi masuk agar mampu mengikuti proses pembelajaran di kampus.
Perlu Pembenahan Sistem Pendidikan
Fasli menilai learning crisis hanya dapat diatasi melalui pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional. Salah satu pendekatan yang dinilai relevan adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan Merdeka Belajar.
Menurutnya, proses pendidikan harus menempatkan anak sebagai pusat pembelajaran (Student Centered Learning), sementara guru dan orang tua berperan sebagai pendamping yang membantu mengembangkan potensi setiap anak.
“Guru harus lebih cermat mengamati perkembangan setiap anak, sabar, dan memahami bahwa kemampuan mereka berbeda-beda. Ada yang cepat memahami pelajaran, ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama. Karena itu pembelajaran tidak bisa disamaratakan,” kata Fasli.
Ia menegaskan guru tidak boleh memaksakan satu metode belajar kepada seluruh siswa. Sebaliknya, guru harus mampu menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai karakter dan kebutuhan masing-masing anak.
Fasli menjelaskan, Ki Hajar Dewantara bahkan menyebut sekolah sebagai taman, bukan sekadar kelas, karena pendidikan harus menjadi ruang yang menyenangkan bagi peserta didik. Dalam konsep tersebut, guru berperan sebagai pamong, yakni pembimbing yang memfasilitasi tumbuh kembang anak.
Melalui pendekatan Student Centered Learning, siswa diberi kesempatan memilih cara belajar yang sesuai dengan minat dan potensinya. Menurut Fasli, model pembelajaran seperti ini dapat menumbuhkan kecintaan terhadap belajar sekaligus mendorong anak mengembangkan kemampuan terbaiknya.
“Guru dan orang tua bertugas memfasilitasi serta membangkitkan semangat anak untuk mengembangkan potensinya. Student Centered Learning pada dasarnya berpihak pada kebutuhan dan potensi setiap anak,” ujarnya.

60 Ribu Calon Mahasiswa Gagal Kuliah, Ini Malu Nasional 