catrawarta.com — Korban jiwa terus berjatuhan pada program pelatihan dasar kemiliteran untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Indonesia. Meskipun sudah jatuh korban 5 orang, belum ada tanda-tanda bakal ada penghentian.
Tiga orang telah meninggal beberapa waktu lalu dan kini bertambah 2 orang lagi. Korban meninggal yakni Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan dan Nola Dya Sari.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Mayjen Ketut Gede WP dalam keterangan resminya yang ditayangkan langsung banyak media menjelaskan kondisi terakhir para peserta latihan dasar kemiliteran.
Ia menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban meninggal. Kementerian Pertahanan menurutnya sudah melakukan upaya maksimal, merawat korban yang sakit di rumah sakit.
Dua tambahan korban yang baru saja meninggal yakni Muhamad Rifki Renaldi yang mengikuti pelatihan di Satdik Yon Parako 465 Jakarta Timur. Satunya, Nola Dya Sari yang meninggal di RSUD Abdul Azis Singkawang.
Kedua korban sempat mengalami sesak napas kemudian langsung dibawa ke rumak sakit. Rifki dilarikan ke RSAU dr Esnawan Antariksa dan Nola ke RSUD Singkawang. Mereka mendapar perawatan intensif namun akhirnya meninggal dunia.
Hentikan Latihan Militer
Jatuhnya korban jiwa yang terus bertambah mendapat kritik keras dari Amnesty International Indonesia. Direkrur Eksekutif, Usman Hamid minta pemerintah segera menghentikan program latihan dasar militer untuk calon pengelola koperasi sebelum jatuh korban jiwa lebih banyak lagi.
Ia menegaskan, pelatihan militer tidak cocok untuk calon pengelola koperasi. Mereka harus lebih fokus pada materi-materi ekonomi dan praktik menjalankan usaha. Apalagi program tersebut menurutnya sejak awal sudah mengalami kesalahan fatal.
Selain Amnesty International, pengamat militer Jaleswari Pramodhawardani juga memberi kritik tajam atas masuknya militer dalam ranah sipil apalagi ekonomi. Para calon pengelola harusnya memperoleh pendikan dan pelatihan berkaitan dengan perekonomian dari orang-orang berkompeten.
Ia menekankan, pengelolaan koperasi memerlukan keahlian spesifik yakni ilmu ekonomi teori dan terapan. Pasalnya, mereka yang akan berada di lapangan mengembangkan usaha. Pelatihan militer tidak cocok meskipun pada akhir dibungkus dengan pelatihan manajerial.
Anggota DPR RI TB Hasanudin yang juga mantan militer memberi catatan kritis. Ia menyarankan sebaiknya pelatihan tidak terlalu militeristik. Latihan-Latihan fisik tidak perlu dilakukan atau hanya pengenalan tidak harus melakukan seperti baris, menembak, dan lainnya.
