Dongeng Pertumbuhan Ekonomi

catrawarta.com — Dalam beberapa hari ini, melalui menteri-menterinya, pemerintah mengeklaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi di antara negara-negara G20. Klaim itu merujuk pada angka pertumbuhan kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen. Capaian yang tampak mengesankan di tengah banyak negara besar hanya tumbuh 1–3 persen atau bahkan stagnan. Secara statistik, klaim itu memang tampak meyakinkan. Namun, apakah perbandingan tersebut benar-benar apple to apple? Apakah publik memahami variabel yang diukur oleh “pertumbuhan ekonomi”?

Masalah pertama terletak pada basis perbandingan. Negara-negara G20 memiliki struktur ekonomi yang sangat beragam. Indonesia termasuk negara berkembang dengan tingkat pendapatan per kapita yang masih relatif rendah. Dalam teori ekonomi pembangunan, negara yang sedang catch-up growth memang cenderung dapat tumbuh lebih cepat dibanding negara maju yang ekonominya sudah matang. Ibaratnya, lebih mudah menaikkan omzet warung kecil dari Rp1 juta menjadi Rp1,1 juta (naik 10 persen) dibandingkan dengan menaikkan omzet supermarket besar dari Rp100 miliar menjadi Rp110 miliar. Persentasenya sama, tetapi tantangan dan skalanya berbeda.

Karena itu, membandingkan Indonesia dengan Jepang, Jerman, atau Amerika Serikat sering kali kurang fair. Memang benar negara-negara maju tersebut tumbuh lebih lambat, tetapi mereka sudah memiliki pendapatan per kapita sangat tinggi, infrastruktur matang, produktivitas tinggi, dan tingkat kesejahteraan sosial yang jauh lebih baik. Pertumbuhan satu persen di Amerika Serikat bisa menghasilkan tambahan output yang nilainya berkali-kali lipat lebih besar dibanding pertumbuhan yang sama di Indonesia.

Sebagai gambaran, ekonomi Indonesia saat ini sekitar US$1,5 triliun. Jika tumbuh 5,0 persen, maka tambahan outputnya sekitar US$75 miliar. Sementara itu, ekonomi AS nilainya lebih dari US$30 triliun, ketika tumbuh hanya 2,0 persen saja, tambahan output ekonominya bisa mencapai sekitar US$600 miliar. Jadi, pertumbuhan yang lebih kecil (secara persentase) belum tentu lebih kecil secara nilai riil nominal.

Selain itu, ada persoalan demografi. Indonesia memiliki bonus demografi dan jumlah penduduk besar, sehingga konsumsi domestik menjadi mesin pertumbuhan alami. Negara seperti Jepang menghadapi populasi menua dan penyusutan angkatan kerja. Jadi, pertumbuhan tinggi Indonesia sebagian memang berasal dari faktor struktural dasar, bukan semata hasil kebijakan ekonomi yang luar biasa.

Di titik inilah klaim “tertinggi di G20” bisa menjadi misleading jika tidak dijelaskan konteksnya. Publik awam bisa mengira bahwa Indonesia otomatis menjadi lebih makmur, lebih produktif, atau lebih maju dibanding banyak negara G20 lainnya. Padahal, pertumbuhan ekonomi hanya mengukur kenaikan aktivitas ekonomi dibanding tahun sebelumnya, bukan ukuran kesejahteraan absolut.

Pertumbuhan ekonomi juga tidak otomatis mencerminkan kualitas hidup masyarakat. Ekonomi bisa tumbuh lima persen, tetapi pengangguran tetap tinggi, kelas menengah melemah, atau daya beli stagnan. Bahkan, pertumbuhan dapat terkonsentrasi hanya pada sektor tertentu seperti pertambangan atau komoditas, tanpa menciptakan pemerataan yang luas.

Contohnya sederhana, jika harga batu bara dan nikel melonjak, ekspor Indonesia naik tajam dan PDB ikut terdorong. Namun, manfaatnya mungkin hanya dirasakan oleh perusahaan besar atau daerah tertentu. Sementara masyarakat perkotaan tetap menghadapi harga pangan mahal, biaya pendidikan naik, dan sulit membeli rumah. Secara statistik ekonomi tumbuh, tetapi secara psikologis masyarakat belum tentu merasa lebih sejahtera.

Jika menggunakan ukuran pendapatan per kapita, posisi Indonesia masih tertinggal cukup jauh dibanding banyak anggota G20. Pendapatan per kapita Indonesia masih berada di angka sekitar US$5.000, sedangkan Korea Selatan sudah di atas US$30.000 dan Amerika Serikat melampaui US$80.000. Artinya, meskipun pertumbuhan Indonesia tampak lebih tinggi, namun tingkat kemakmuran rata-rata masyarakatnya belum merata.

Bukan berarti pertumbuhan ekonomi itu indikator yang tidak penting. Pertumbuhan tetap menjadi syarat utama untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, dan mengurangi kemiskinan. Masalahnya bukan terletak pada datanya, melainkan lebih pada cara komunikasi politiknya. Ketika pemerintah hanya menonjolkan “pertumbuhan tertinggi di G20” tanpa menjelaskan konteks struktural dan kualitas pertumbuhan itu sendiri, publik bisa memperoleh kesan yang terlalu optimistis, dan hal itu sudah terlihat dimana-mana.

Dalam ekonomi, angka pertumbuhan itu ibarat spedometer sebuah mobil. Perangkat itu memang menunjukkan seberapa cepat kendaraan bergerak, tetapi tidak memberi tahu apakah arah jalannya benar, apakah bensinnya cukup, apakah penumpangnya nyaman, atau apakah jurang ada di depan. Untuk itu, memahami indikator ekonomi itu tidak cukup hanya melihat angka pertumbuhan tinggi, tetapi juga harus memahami fondasi dan distribusi manfaat pertumbuhan tersebut. ***

Yogyakarta, 10 Mei 2026