Sensus Ekonomi 2026, Warga Keberatan Ditanya Gaji

catrawarta.com — Sensus Ekonomi (SE) 2026 mulai dilaksanakan di berbagai daerah. Petugas sensus terlihat mendatangi permukiman warga, baik di kompleks perumahan maupun kawasan perkampungan, untuk melakukan pendataan.

Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, tidak semua rumah didatangi petugas. Sejumlah warga juga mengaku mendapat pertanyaan yang dianggap cukup sensitif, terutama terkait penghasilan atau gaji bulanan.

Dalam pendataan, petugas mencocokkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data pada Kartu Keluarga (KK), sekaligus memastikan identitas pemilik NIK telah sesuai. Selanjutnya, petugas mengajukan sejumlah pertanyaan yang langsung diinput melalui aplikasi di telepon seluler.

Pertanyaan yang diajukan antara lain mengenai pengeluaran makan sehari-hari, biaya listrik, status kepemilikan rumah, kepemilikan aset seperti emas, sepeda motor, mobil, hingga besaran pendapatan atau gaji bulanan.

Ketua RW 01 RT 01 Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sucipto, mengatakan berdasarkan laporan dari para ketua RT, pendataan tidak dilakukan kepada seluruh rumah, melainkan hanya sebagian.

“Laporan dari tiap RT memang begitu. Di RW 01 ada sekitar 387 kepala keluarga. Mungkin ada juga warga yang sedang bekerja sehingga tidak bisa ditemui petugas,” kata Sucipto, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, pertanyaan mengenai penghasilan menjadi hal yang paling sensitif bagi sebagian warga.

“Yang paling sensitif soal gaji atau pendapatan. Tidak semua warga memiliki penghasilan tetap. Ada yang khawatir kalau mengungkapkan gaji nanti dikenai pajak atau hal lainnya,” ujarnya.

Sucipto menambahkan, banyak warga di lingkungannya yang telah pensiun atau bekerja di sektor informal sehingga penghasilannya tidak menentu.

“Sebagian besar sudah pensiun, ada juga yang berjualan makanan sehingga pendapatannya tidak tetap. Untungnya petugas bersedia tidak memaksa menanyakan soal gaji dan tidak mencatatnya jika warga keberatan menjawab,” katanya.

Hal serupa disampaikan Sekretaris RT 06 RW 12 Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Sugi. Menurutnya, banyak warga di wilayahnya sudah tidak bekerja  atau bekerja tidak tetap sehingga kesulitan menjawab pertanyaan mengenai pendapatan bulanan.

BPS Jamin Kerahasiaan Data

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa data hasil Sensus Ekonomi akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan sehingga mampu menggambarkan kondisi perekonomian nasional secara menyeluruh.

“Sensus ekonomi ibarat rekam medis perekonomian Indonesia. Ketika kita memiliki data yang lengkap dan akurat, maka kebijakan yang dihasilkan akan semakin tepat sasaran. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha memberikan informasi yang benar. Tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data dijamin sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Amalia.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif merupakan kolaborasi antara Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Program ini bertujuan memperkuat basis data ekonomi kreatif sebagai landasan penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menilai data merupakan infrastruktur strategis dalam pembangunan nasional.

“Data adalah infrastruktur yang mutlak dibutuhkan pemerintah maupun pihak di luar pemerintah. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 merupakan investasi besar bagi kemajuan bangsa. Data yang akurat akan melahirkan kebijakan yang tepat, membuka ruang baru bagi percepatan ekonomi kreatif, serta menjadi bekal menuju Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera,” ujarnya.

Senada dengan itu, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memetakan potensi ekonomi kreatif Indonesia secara lebih komprehensif.

Berdasarkan Statistik Ekonomi Kreatif 2025 yang dirilis BPS, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif mencapai Rp1.757,87 triliun pada 2025 atau tumbuh 6,86 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen. Sektor ini juga menyerap sekitar 27,4 juta tenaga kerja atau 18,7 persen dari total tenaga kerja nasional.

Dosen Program Studi Manajemen Universitas Alma Ata, Dimas Wibisono, S.E., M.B.A., menilai data yang valid memiliki peran strategis dalam proses pengambilan keputusan, baik di sektor pemerintahan maupun dunia usaha.

“Dalam ilmu manajemen, proses perencanaan merupakan tahapan awal yang menentukan arah organisasi. Perencanaan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan perkiraan, tetapi harus didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, hasil Sensus Ekonomi menjadi referensi penting dalam menyusun strategi pembangunan maupun strategi bisnis,” ujarnya.