Warga Pendowoharjo Demo, Dukuh Diduga Gelapkan Sertifikat

catrawarta.com — Seorang perangkat desa di Padukuhan Banyon, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Bantul diduga menggelapkan sejumlah sertifikat warga. Karena tidak ada itikad baik penyelesaian, warga menggelar aksi mendatangi kantor kalurahan. Mereka menuntut pengembalian sertifikat dan pencopatan perangkat desa yang melakukan penggelapan.

Ratusan orang mendatangi kantor kalurahan pada Senin (29/6/2026) pagi. Mereka mengendari sepeda onthel, motor dan mobil. Massa selama perjalanan meneriakkan yel-yel penyalahgunaan wewenang perangkat desa. Tiba di depan kantor kalurahan, mereka meneriakkan tuntutan.

Aparat dari kepolisian dan TNI tampak berjaga-jaga di lokasi aksi. Ada sebagian yang menjaga kerumunan massa, ada pula yang membuat barikade di depan kantor kalurahan. Beberapa orang melakukan orasi, meminta pengusutan dan penindakan tegas pada pelaku penggelapan sertifikat.

Para pendemo mengungkapkan penyalahgunaan wewenang terjadi saat ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PSTL) di wilayah Banyon, Pendowoharjo. Warga berharap program tersebut mempermudah pengurusan keabsahan kepemilikan tanah. Namun yang terjadi sebaliknya, tidak ada kabar dan ternyata diduga malah digelapkan oleh seorang perangkat desa.

Aksi Teatrikal

Di sela-sela demonstrasi, warga menggelar aksi teatrikal. Beberapa orang berpakaian wayang orang mementaskan keangkuhan kekuasaan. Masyarakat menantikan turunnya sosok pahlawan yang dapat menyelesaikan persoalan yakni Janaka.

”Janaka adalah lambang kebijaksanaan, keadilan dan kepemimpinan yang luhur,” tandas seorang demonstran dari balik corong suara.

Usai aksi teatrikal, beberapa orang maju menyampaikan aspirasinya. Mereka menceritakan awal mula terjadinya kasus penggelapan sertifikat tanah. Warga menuntut agar sertifikat tanah segera dikembalikan dan pelaku diberi hukuman setimpal.

Lurah Pendowaharjo, Hilmi H, saat menemui warga berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut. Ia memberi jaminan pengurusan dan melakukan pengusutan. Semua harus melalui proses, tidak bisa langsung mengambil keputusan. Usai menyampaikan aspirasi, warga melanjutkan aksi sembari berjalan pulang.