catrawarta.com — Para dosen penerima beasiswa Program Doktor untuk Dosen Indonesia (PDDI) terancam gagal menyelesaikan pendidikan. Hal itu akibat ketidakjelasan kebijakan pendanaan studi lanjut on going Beasiswa PDDI 2025 khususnya terkait skema bantuan pendidikan program doctoral.
Pasalnya, program tersebut mengalami penghentian, keterlambatan, dan ketidakpastian keberlanjutan pembiayaan on going. Mereka tidak mengetahui secara terbuka dan transparan mengenai keterlambatan bahkan penghentian beasiswa oleh pemerintah.
Karena itu, mereka yang tergabung dalam Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia (FKDSI) melakukan dialog dengan Komisi X DPR RI, Selasa (19/5/2026). Dialog menjadi momentum penting bagi dosen Indonesia untuk menyampaikan langsung persoalan serius akibat ketidakjelasan kebijakan pendanaan studi lanjut.
Ketua FKDSI, Andi Hernal mengungkapkan para dosen yang sedang studi menilai kasus yang menimpa mereka bukan sekadar isu administrative. Ada persoalan strategis nasional yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan tinggi, keberlangsungan pengembangan SDM akademik, dan masa depan regenerasi dosen.
“Saat ini tercatat 244 dosen anggota FKDSI sedang menjalani studi lanjut program doktoral. Dengan latar belakang kepegawaian yang beragam meliputi dosen tetap yayasan, dosen ASN, dosen kontrak, dosen PPPK,” papar Andi.
Pendanaan Tidak Jelas
Ia menerangkan, dalam beberapa tahun terakhir, negara mendorong percepatan peningkatan kualitas dosen melalui studi lanjut doctoral. Hal ini sebagai bagian pembangunan SDM unggul.
“Namun kenyataan di lapangan, banyak dosen yang sedang aktif studi menghadapi ketidakpastian pembiayaan yang mengancam keberlanjutan pendidikan jenjang doktoral,” tandas Andi.
Kondisi tersebut tentu menimbulkan keresahan. Para dosen yang berada pada tahap akhir studi, penelitian disertasi, publikasi internasional, dan penyelesaian administrasi akademik mengalami tekanan finansial dan psikologis. Ini terjadi karena tidak ada kepastian pendanaan yang berdampak pada penyelesaian studi.
Andi dan teman-temannya mendesak pemerintah membuka kembali skema pembiayaan on going bagi dosen yang sedang aktif studi, memastikan kepastian hukum dan administrasi terhadap keberlanjutan bantuan pendidikan.
Mereka juga mendorong kebijakan transisi yang manusiawi dan tidak merugikan dosen aktif studi, menjamin perlindungan hak akademik dosen penerima bantuan. Para dosen mendesak penyelesaian melalui dialog terbuka dan partisipatif serta memastikan pembangunan SDM pendidikan tinggi tetap menjadi prioritas nasional.
Anggota FKDSI mencapai lebih dari 1.500 dosen yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote hingga Miangas. Anggota FKDSI berasal dari 87 perguruan tinggi negeri dan 23 perguruan tinggi swasta.
Korban Lebih dari Satu, UPN Investigasi Kekerasan Seksual 