catrawarta.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan telah menerima naskah akademik usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda yang diajukan komunitas pengkaji pergantian nama provinsi. Komunitas tersebut terdiri atas akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda.
Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Jawa Barat, Faisal, mengatakan dokumen tersebut kini menjadi bahan telaah internal pemerintah daerah sebelum diputuskan langkah selanjutnya.
“Untuk dokumen naskah akademik tersebut, kita sudah menerima dan selanjutnya dilakukan pengkajian. Penelaahan dilakukan berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, ekonomi, hingga aspek yuridis,” ujar Faisal.
Menurutnya, usulan perubahan nama daerah harus melalui mekanisme yang diatur dalam regulasi nasional, termasuk mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Faisal menegaskan, usulan tersebut tidak dapat langsung diproses oleh pemerintah daerah tanpa dukungan dan persetujuan DPRD Jawa Barat, sebagaimana mekanisme pengusulan kebijakan strategis daerah.
DPRD Jabar Mulai Bahas Usulan
Sebelumnya, komunitas pengusul telah melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Kamis (2/7/2026), guna memperoleh dukungan politik terhadap usulan tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati menyatakan seluruh fraksi di DPRD sepakat untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme resmi di lembaga legislatif.
“Hari ini seluruh fraksi menyetujui agar usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda ditindaklanjuti ke tahapan legislasi berikutnya,” kata Rahmat.
Salah seorang pengusul, Guru Besar Universitas Padjadjaran Ganjar Kurnia, mengatakan nama “Sunda” memiliki nilai historis dan kebudayaan yang kuat, namun perlahan memudar karena pembagian wilayah administratif modern.
Meski demikian, Ganjar mengingatkan bahwa pergantian nama provinsi bukanlah solusi instan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Hipotesisnya, berubah nama menjadi Sunda tidak serta-merta membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera. Tetapi nama Sunda memiliki etos, semangat, dan dorongan agar masyarakat Sunda menjadi lebih baik,” ujarnya.
Usulan Nama “Provinsi Pasundan”
Akademisi asal Purwakarta, Dr Agus Muharam, juga menyatakan dukungannya terhadap perubahan nama provinsi. Namun, ia mengusulkan agar nama yang digunakan adalah Provinsi Pasundan, bukan Provinsi Sunda.
Menurut Agus, istilah “Sunda” lebih merujuk pada kelompok etnis yang mendiami wilayah barat Pulau Jawa, sedangkan “Pasundan” memiliki makna yang lebih luas sebagai kawasan dan peradaban masyarakat Sunda.
“Saya mengusulkan namanya Provinsi Pasundan. Sunda adalah istilah etnis atau suku yang mendiami bagian barat Pulau Jawa. Sedangkan Pasundan menggambarkan masyarakat beserta kebudayaan dan pandangan hidupnya,” kata Agus kepada catrawarta.com, Jumat (3/7/2026).
Ia menilai perubahan nama dapat menjadi momentum memperkuat identitas dan jati diri masyarakat Sunda.
Agus juga mengemukakan pandangannya mengenai karakter sosial masyarakat Sunda, yang menurutnya memiliki sifat kehati-hatian tinggi dalam menerima amanah serta menjunjung profesionalisme.
Sikap tersebut, katanya, sering kali membuat seseorang enggan melibatkan kerabat atau teman dalam urusan yang berkaitan dengan kepercayaan publik demi menghindari konflik kepentingan.
Selain itu, Agus menyinggung istilah budaya “pundungan” dan “borangan“ yang menurutnya menggambarkan kecenderungan mudah tersinggung dan mudah merasa khawatir dalam sebagian karakter masyarakat Sunda.
Ia berharap perubahan nama provinsi dapat menjadi simbol lahirnya semangat baru untuk memperkuat identitas budaya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong kemajuan masyarakat Jawa Barat.
“Harapannya, perubahan nama ini menjadi momentum untuk membangun jati diri Sunda yang lebih kuat, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing masyarakat,” pungkasnya.
Dugaan Kekerasan Seksual di USD, BEM Berdialog Minimalkan Kesalahpahaman 