catrawarta.com — Pemerintah resmi mengeluarkan pedoman pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam pendidikan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tujuh menteri. Salah satu poin paling mencolok dalam aturan itu adalah larangan penggunaan AI instan seperti ChatGPT, Google Gemini, dan Microsoft Copilot—bagi siswa tingkat SD hingga SMA untuk keperluan belajar.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan pembatasan ini diperlukan untuk mencegah fenomena yang disebut brain rot dan cognitive debt, yakni menurunnya kemampuan berpikir akibat ketergantungan pada teknologi.
“Pendidikan dasar dan menengah itu tidak diperbolehkan memanfaatkan AI instan, misalnya tanya ChatGPT dan seterusnya,” kata Pratikno di Jakarta, Kamis (12/3).
Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa AI tidak sepenuhnya dilarang di sekolah. Teknologi tersebut masih boleh digunakan sebagai alat pendukung pembelajaran, misalnya dalam simulasi robotik atau sistem pendidikan yang memang dirancang khusus untuk kurikulum.
Namun kebijakan ini menimbulkan pertanyaan lebih besar: apakah negara sedang menghadapi ancaman nyata terhadap kemampuan berpikir generasi muda—atau justru menunjukkan kegamangan menghadapi revolusi teknologi?
Fenomena “Brain Rot”: Teknologi Menggerus Daya Pikir
Istilah brain rot awalnya populer di budaya internet untuk menggambarkan efek negatif dari konsumsi konten digital berkualitas rendah yang berlebihan. Dalam konteks pendidikan, istilah ini merujuk pada penurunan kemampuan berpikir kritis akibat ketergantungan pada teknologi yang memberi jawaban instan.
Ketika siswa terbiasa meminta jawaban dari chatbot AI, proses berpikir—yang seharusnya melibatkan analisis, pemahaman konsep, dan pemecahan masalah—berpotensi terabaikan.
Fenomena ini berkaitan dengan konsep lain yang disebut cognitive debt. Dalam penelitian yang banyak dikutip dalam diskursus pendidikan digital, cognitive debt digambarkan sebagai kondisi ketika manusia “menunda kerja mental” dengan menyerahkannya kepada sistem eksternal seperti AI. Dalam jangka panjang, kebiasaan itu dapat menurunkan kemampuan analisis, kreativitas, hingga daya ingat.
Singkatnya, AI memberi kemudahan jangka pendek—tetapi berpotensi menimbulkan biaya intelektual di masa depan.
Dilema Pendidikan di Era AI
Kebijakan pembatasan AI di sekolah mencerminkan dilema besar yang dihadapi sistem pendidikan global.
Di satu sisi, teknologi seperti ChatGPT menawarkan akses pengetahuan yang cepat, personal, dan interaktif. Banyak penelitian menunjukkan bahwa AI dapat membantu proses belajar, memberikan umpan balik instan, dan mempercepat pencarian informasi.
Namun di sisi lain, penggunaan tanpa kontrol dapat mengubah cara siswa belajar. Alih-alih memahami konsep, mereka cukup meminta AI menuliskan jawaban atau merangkum materi. Dalam jangka panjang, kemampuan berpikir mandiri bisa melemah.
Kekhawatiran ini bahkan muncul di berbagai negara. Sejumlah institusi pendidikan dunia sempat memblokir akses ChatGPT karena khawatir terhadap plagiarisme, ketergantungan teknologi, serta penurunan kemampuan akademik siswa.
Indonesia kini tampaknya mengambil langkah serupa—meski dengan pendekatan pembatasan, bukan pelarangan total.
Antara Proteksi dan Adaptasi
Kebijakan ini memunculkan dua pandangan yang saling bertolak belakang.
Bagi sebagian pihak, pembatasan AI adalah langkah protektif yang penting. Anak-anak perlu membangun fondasi berpikir kritis sebelum memanfaatkan teknologi canggih yang bisa “mengambil alih” proses intelektual mereka.
Namun bagi pihak lain, larangan justru dianggap berpotensi membuat sekolah tertinggal dari perkembangan teknologi global. Alih-alih melarang, pendidikan seharusnya mengajarkan cara menggunakan AI secara kritis dan bertanggung jawab.
Di sinilah pertaruhan terbesar pendidikan modern berada: apakah sekolah akan menjadi ruang perlindungan dari teknologi—atau justru laboratorium untuk belajar mengendalikannya.
Jika tidak hati-hati, generasi yang tumbuh dengan AI bukan hanya kehilangan kemampuan berpikir. Mereka juga bisa kehilangan kemampuan paling mendasar dalam belajar: bertanya.
Korupsi Kepala Daerah dan Urgensi Audit Terbuka 