Ketika Gedung Rakyat Diduduki Rakyat

catrawarta.com — Tak pernah dibayangkan Soeharto bahwa langkah sejarahnya harus meniru Bung Karno. Dipaksa sejarah untuk turun dari kursi kekuasaan yang telah lama didudukinya. Sejarah seperti berulang.

Bermula krisis moneter 1997, merembet menjadi krisis politik dan akhirnya krisis kepercayaan. PHK menyebabkan pengangguran membengkak, rush terhadap mata uang, dan kota-kota mencekam suasananya setelah beberapa hari sebelumnya dilanda kerusuhan. Dalam kondisi itu, pada dini hari Amien Rais yang cukup didengar suaranya oleh mahasiswa, membatalkan rencana apel akbar Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1998 di Monas.

Cukup beralasan mengingat Monas sudah dikepung tentara. Jalan-jalan ke arah Monas diblokade dengan tank dan kawat berduri. Desas-desus akan terjadi peristiwa Tiananmen, pembantaian kelompok prodemokrasi oleh penguasa Cina, mendorong Amien Rais membatalkan rencananya. Tak mungkin, hanya demi menyelamatkan seorang pemimpin tua harus mengorbankan beribu mahasiswa.

Pusat gerakan reformasi akhirnya pindah ke gedung DPR/MPR di Senayan. Gedung yang semula mau digunakan untuk Conference of the New Emerging Forces (Conefo) dan diinisiasi Bung Karno ini seolah tak mampu menampung lautan mahasiswa dan kelompok proreformasi. Bahkan mereka benar-benar menduduki gedung rakyat itu.

Silih-berganti para tokoh reformasi menyampaikan orasi. Tuntutan mengerucut pada satu tujuan: Soeharto harus turun. Upaya untuk mendekati beberapa tokoh bangsa agar bergabung dalam Komite Reformasi, dipandang sebagai buying time penguasa Orde Baru saja. Tetapi mereka lupa bahwa rakyat sudah tidak bisa dibohongi. Sekali kesempatan diberikan, kekuasaan akan kembali memperkuat diri.

Soeharto tak ada pilihan. Rabu malam 20 Mei 1998 merupakan malam panjang bagi Soeharto. Mungkin tak terbayang, sejak 1967-1997 menduduki kursi kepresidenan, harus turun karena desakan rakyat. Berhasil atau gagal dalam memimpin negara semua ada buktinya. Dan, keesokan harinya pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan diri: mundur.

Begitulah kekuasaan. Di tangan orang baik dia akan membawa kebaikan. Sebaliknya, di tangan orang jahat akan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Jika kemudian Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 Nopember 2025, kita mafhum apa latar belakang dan motivasinya. Jika kemudian itu menjadi kontroversi, tentu tak berpengaruh bagi pemegang kekuasaan.

Bagi kita, rakyat yang katanya pemegang kedaulatan, tetap saja penting untuk belajar dari tabiat kekuasaan. Jangan mudah terbujuk janji manis apalagi sampai terbeli oleh iming-iming sesaat. Money politics harus dilawan semiskin apapun kondisi kita. Karena sekali kita terbeli, lima tahun akan tergadai kedaulatan kita.