Harga Sebuah Pengabdian di Pedalaman Kupang

catrawarta.com — Di sebuah ruang kelas sederhana di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Agustinus berdiri di depan murid-muridnya seperti biasa. Sudah 23 tahun ia melakukan hal yang sama, mengajarkan huruf, angka, dan harapan. Yang berbeda kini hanya satu yaitu angka di slip honorariumnya Rp223.000 per bulan.

Angka itu bukan salah ketik. Bukan pula tambahan di luar pekerjaan utama. Itulah total penghasilan yang ia terima sebagai guru honorer setelah kebijakan efisiensi anggaran memangkas pendapatannya dari sebelumnya Rp600.000. “Terima Rp223.000 per bulan,” ujarnya sederhana, dikutip dari unggahan media sosial yang kemudian viral.

Di wilayah yang sama, Wesli —kepala sekolah di pedalaman Kupang— mengaku menerima Rp100.000 per bulan sebagai tenaga honorer. Nominal yang bahkan sulit disebut sebagai upah, apalagi gaji.

Di kota-kota besar, Rp223.000 mungkin setara sekali makan di restoran keluarga. Di pedalaman Kupang, angka itu tetap tak cukup untuk menutup kebutuhan dasar satu bulan. Untuk beras, minyak, transportasi, biaya sekolah anak sendiri, atau sekadar biaya berobat saat sakit. Namun Agustinus tetap loyal pengajar ke sekolah.

Fenomena guru honorer dengan penghasilan minim bukan cerita baru di wilayah 3T —tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang membuat kisah ini menggema adalah kesenjangan yang terasa begitu telanjang antara besarnya tanggung jawab moral dan kecilnya penghargaan material.

Di pedalaman, guru bukan hanya pengajar. Guru menjadi figur rujukan. Tempat orang tua bertanya. Penengah persoalan kecil antar warga. Penggerak kegiatan sosial. Kadang, satu-satunya wajah negara yang benar-benar hadir secara rutin di desa. Tetapi ketika negara menghitung ulang anggaran, yang pertama terasa adalah angka di tangan mereka.

Kisah Agustinus dan Wesli mencuat setelah dibagikan oleh Sulianto Indria Putra di media sosial. Linimasa bergerak cepat. Empati mengalir. Bantuan berdatangan.

Solidaritas digital menunjukkan bahwa publik masih peduli. Namun di balik itu, terselip pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa kesejahteraan guru harus menunggu viral?

Media sosial hari ini memang mampu mengangkat cerita dari sudut paling jauh ke pusat perhatian nasional. Tetapi viralitas adalah momentum yang cepat berganti. Setelah isu lain datang, perhatian pun bergeser.

Apakah setelah itu keadaan berubah? Dalam kebudayaan Indonesia, guru sering disebut “pahlawan tanpa tanda jasa.” Sebutan itu terdengar mulia. Tetapi dalam praktiknya, frasa tersebut kadang berubah menjadi pembenaran diam-diam atas kesejahteraan yang minim.

Pengabdian seolah cukup menjadi alasan. Padahal pendidikan bukan sekadar aktivitas kelas. Ia adalah fondasi mobilitas sosial. Jalan keluar dari kemiskinan struktural. Investasi jangka panjang yang menentukan wajah generasi berikutnya.

Jika guru di pedalaman harus memikirkan dapur setiap hari dengan penghasilan Rp100.000 atau Rp223.000, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas pembelajaran. Yang dipertaruhkan adalah keberlanjutan harapan.

Efisiensi anggaran tentu bagian dari tata kelola. Tetapi ketika penghematan menyentuh sektor paling mendasar—pendidikan dasar di wilayah rentan—maka pertanyaannya bukan lagi soal teknis fiskal. Ini soal prioritas.

Agustinus tetap mengajar. Wesli tetap memimpin sekolahnya. Anak-anak tetap datang dengan seragam sederhana dan mimpi yang belum tentu sederhana. Di ruang kelas itu, masa depan sedang dirawat perlahan.

Dan mungkin yang perlu kita renungkan bukan sekadar berapa angka yang tertera di slip gaji mereka, melainkan berapa nilai yang sesungguhnya kita berikan pada profesi yang membentuk generasi.

Karena pada akhirnya, bangsa yang serius pada masa depannya tidak akan membiarkan guru di pedalaman bertahan hanya dengan angka yang nyaris tak terdengar dalam hitungan ekonomi.