catrawarta.com — Hari ini 5 Februari 1947 merupakan tonggak penting dalam sejarah intelektual dan kebangsaan Indonesia. Di tengah situasi revolusi yang serba tidak pasti, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) lahir di Sekolah Tinggi Islam (STI) Yogyakarta—kini Universitas Islam Indonesia (UII). Organisasi ini diinisiasi oleh Lafran Pane bersama 14 mahasiswa lainnya, dengan dua cita-cita utama yaitu mempertahankan dan meninggikan derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam. Sejak awal dua tujuan tersebut dirancang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, idealisme keislaman yang berpijak pada tanggung jawab kebangsaan.
Memasuki usia ke-79 tahun (1947–2026), HMI telah menjelma menjadi salah satu organisasi mahasiswa terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah republik Indonesia. Jejak kader HMI tersebar luas di hampir seluruh lini kehidupan bangsa. Akbar Tanjung, mantan Ketua Umum PB HMI, pernah memimpin DPR RI dan menjadi figur sentral dalam dinamika politik nasional era reformasi. Jusuf Kalla, kader HMI, menjabat Wakil Presiden RI dua periode dan dikenal luas sebagai negosiator konflik serta penggerak ekonomi kerakyatan.
Di bidang hukum dan ketatanegaraan, Mahfud MD dan Yusril Ihza Mahendra mencerminkan kuatnya tradisi intelektual HMI yang menjembatani dunia akademik dan pemerintahan. Dalam perdebatan politik Islam dan demokrasi pascareformasi, Hidayat Nur Wahid dan Amien Rais tampil sebagai figur penting. Sementara Anies Baswedan merepresentasikan wajah akademisi–birokrat yang lahir dari kultur intelektual HMI.
Laboratorium Sosial
Kontribusi HMI juga melampaui politik formal. Taufik Ismail menunjukkan bahwa kader HMI hadir sebagai penjaga nurani kebudayaan, bukan semata pengelola kekuasaan. Kak Seto menegaskan kiprah HMI dalam advokasi sosial dan perlindungan anak. Abraham Samad, mantan Ketua KPK, menjadi simbol keberanian melawan korupsi di tengah tekanan politik. Hamzah Haz, Wakil Presiden RI periode 2001–2004, melengkapi spektrum panjang kontribusi HMI dalam sejarah kepemimpinan nasional.
Namun, dari sudut pandang sosiologis, dominasi kader HMI di berbagai arena kekuasaan tidak serta-merta berbanding lurus dengan tercapainya cita-cita “meninggikan derajat rakyat Indonesia”. Di sinilah ujian terbesar HMI hari ini. HMI dapat dibaca sebagai ruang produksi kelas menengah terdidik Muslim, sebuah laboratorium sosial yang membentuk habitus intelektual, etos kepemimpinan, dan jejaring kekuasaan. Dalam istilah Pierre Bourdieu, HMI berhasil memproduksi modal kultural, modal sosial, dan modal simbolik yang memungkinkan kadernya menembus struktur negara.
Tetapi setiap organisasi yang sukses mereproduksi elite juga berisiko mengalami oligarkisasi nilai. Robert Michels menyebutnya sebagai iron law of oligarchy, organisasi besar cenderung lebih sibuk mempertahankan struktur dan pengaruhnya ketimbang menjaga kemurnian idealisme awal. Dalam konteks HMI, paradoks ini tampak ketika kader berhasil menduduki posisi strategis, namun secara sosial justru berpotensi menjauh dari basis rakyat yang sejak awal diperjuangkan.
Kader HMI berada dalam posisi dilematis dari agen perubahan menjadi bagian dari sistem. Solidaritas ideologis perlahan dapat bergeser menjadi solidaritas kelas. Ketika kualitas kepemimpinan nasional dipertanyakan dan pragmatisme politik kerap mengalahkan moralitas publik, HMI dituntut melakukan refleksi kritis terhadap kiprah kader-kadernya di pusat kekuasaan. Apakah keberadaan mereka masih menjadi instrumen transformasi sosial, atau sekadar sarana mobilitas vertikal individual?
Perubahan struktur masyarakat Indonesia pascareformasi turut memperberat tantangan tersebut. Demokrasi prosedural, fragmentasi kelas menengah, populisme politik, serta komodifikasi agama telah menggeser medan perjuangan mahasiswa. HMI tidak lagi berhadapan dengan otoritarianisme tunggal, melainkan dengan sistem demokrasi yang sering kali hampa nilai. Dalam situasi seperti ini, keberanian moral tidak selalu diwujudkan melalui oposisi frontal, melainkan melalui konsistensi etik di tengah godaan kompromi.
Inteltual Organik
Tantangan HMI ke depan bukan hanya mencetak kader yang mampu mengisi jabatan strategis, tetapi melahirkan pemimpin yang profesional, berintegritas, dan bermartabat. Secara sosiologis, HMI dituntut melahirkan kembali intelektual organik—meminjam istilah Antonio Gramsci—yakni kader yang berpijak pada realitas sosial rakyat, bukan intelektual menara gading yang semata lihai bernegosiasi dengan kekuasaan.
Di usia ke-79 tahun, HMI berada di persimpangan sejarah. Bertahan sebagai organisasi besar dengan pengaruh struktural semata, atau menegaskan diri sebagai kekuatan moral dan intelektual yang menjaga martabat rakyat. Sejarah telah memberi HMI panggung besar namun semua itu tidaklah cukup. Sebab kebesaran organisasi tidak diukur dari banyaknya kader di kursi kekuasaan, melainkan dari keberanian untuk tetap berpihak kepada mereka yang tidak memiliki kursi apa pun dalam sistem.
Nyadran di Tanggulangin, Lintas Iman Membaur Tanpa Sekat 