URI Terinspirasi ENA dan INSP Prancis, Ini Modelnya

catrawarta.com — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Donny Ermawan dan Yos Sunitiyoso sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) di Istana Negara, Rabu (22/7/2026).

Gubernur URI Donny Ermawan mengatakan pembentukan URI merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus menyiapkan pemimpin masa depan Indonesia.

“Jadi, Bapak Presiden ini sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan. Beliau menginginkan adanya pendidikan, baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, maupun di pemerintahan,” kata Donny dilansir dari Sekretariat Presiden.

URI mengadopsi model pendidikan kepemimpinan pemerintahan Prancis melalui École Nationale d’Administration (ENA) dan penerusnya, Institut National du Service Public (INSP). Model tersebut dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan dan pelatihan bagi calon pejabat senior dan pemimpin pemerintahan.

Namun, Donny belum menjelaskan secara rinci sejauh mana URI akan mengadopsi model INSP, apakah secara penuh, mengombinasikannya dengan sistem yang sudah ada di Indonesia, atau mengembangkan model tersendiri.

Menurut Donny, peningkatan kapasitas SDM dilakukan pemerintah melalui integrasi berbagai program dan lembaga pendidikan yang telah ada.

Upaya tersebut mencakup pengembangan Sekolah Unggul Garuda, pendirian Universitas Republik Indonesia, serta integrasi Lembaga Administrasi Negara (LAN).

“Jadi kita sudah dengar bahwa saat ini ada namanya Sekolah Unggulan Garuda, baik yang baru maupun yang transformasi. Kemudian beliau juga akan mendirikan 10 Universitas Republik Indonesia. Berikutnya, yang ketiga, juga mengintegrasikan Lembaga Administrasi Negara. Ini semua terkait dengan pendidikan, pembinaan, dan penyiapan sumber daya manusia untuk ke depan, baik untuk pemerintahan maupun BUMN,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah akan membentuk Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan yang berada di bawah kewenangan Gubernur URI. Menurut Donny, badan tersebut akan membawahi tiga institusi.

“Pertama adalah Badan Pengelola Sekolah Unggulan, kedua adalah Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan ketiga adalah Lembaga Administrasi Negara,” jelasnya.

Terkait integrasi dan pengembangan LAN, Donny mengatakan fungsi lembaga tersebut ke depan akan diperluas. LAN tidak hanya berperan dalam pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga mencakup pembinaan dan pendidikan bagi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Belajar dari ENA dan INSP Prancis

Model pendidikan kepemimpinan pemerintahan yang menjadi inspirasi URI memiliki sejarah panjang di Prancis.

ENA didirikan pada Oktober 1945, tidak lama setelah berakhirnya Perang Dunia II. Saat itu, Prancis membutuhkan pembangunan kembali negara, termasuk membentuk aparatur pemerintahan yang profesional dan mampu menghadapi tantangan baru.

Charles de Gaulle menjadi salah satu tokoh penting di balik pendirian lembaga tersebut.

Gagasan dasarnya adalah negara membutuhkan aparatur yang memiliki kapasitas tinggi, memahami persoalan pemerintahan, memiliki wawasan nasional, serta mampu bekerja melampaui sekat-sekat sektoral.

ENA kemudian menjadi lembaga pendidikan bagi calon pejabat tinggi pemerintahan. Para peserta didik dipersiapkan untuk memahami berbagai aspek administrasi negara, kebijakan publik, hubungan internasional, ekonomi, hukum, hingga persoalan sosial.

Model pendidikan tersebut tidak hanya menekankan penguasaan teori. Peserta didik juga mendapatkan pengalaman praktik dan pemahaman mengenai cara kerja institusi negara sebagai bagian penting dalam proses pembentukan calon pemimpin pemerintahan.

Dalam perkembangannya, lulusan ENA menempati berbagai posisi strategis dalam pemerintahan Prancis. Mereka berkarier di kementerian, lembaga negara, korps diplomatik, dan berbagai institusi penting lainnya.

Selama puluhan tahun, ENA menjadi salah satu pintu masuk penting bagi mereka yang kemudian mengisi posisi strategis dalam pemerintahan Prancis.

Dari lembaga tersebut lahir para pejabat tinggi, diplomat, administrator negara, hingga sejumlah tokoh politik yang kemudian menduduki jabatan tertinggi di Prancis. Beberapa di antaranya bahkan menjadi presiden, seperti Jacques Chirac, François Hollande, dan Emmanuel Macron.

Namun, perjalanan ENA tidak selalu mulus. Lembaga yang awalnya dibentuk untuk memperkuat kapasitas negara tersebut kemudian menghadapi kritik karena dianggap terlalu elitis dan kurang mencerminkan keberagaman masyarakat Prancis.

Kritik tersebut menjadi salah satu latar belakang perubahan dalam sistem pendidikan dan rekrutmen pejabat tinggi negara Prancis.

Pada 31 Desember 2021, ENA resmi ditutup. Sehari kemudian, 1 Januari 2022, lembaga tersebut digantikan oleh INSP.

Perubahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Prancis memperbarui sistem rekrutmen dan pendidikan pejabat senior negara. INSP dirancang untuk menjawab tantangan pemerintahan yang semakin kompleks sekaligus membuka ruang lebih luas bagi keberagaman latar belakang peserta didik.

Melalui model tersebut, Prancis berupaya menyiapkan pejabat senior dan pemimpin pemerintahan yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan praktis, pemahaman terhadap realitas sosial, serta kemampuan menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Model inilah yang kini menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan Universitas Republik Indonesia.