catrawarta.com — Gelombang kritik terhadap perusahaan kecerdasan buatan kembali mencuat setelah OpenAI menjalin kerja sama dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon). Kesepakatan tersebut memicu seruan boikot terhadap ChatGPT dari sebagian pengguna internet yang khawatir teknologi AI akan semakin terlibat dalam kepentingan militer.
Di berbagai forum daring, sejumlah pengguna bahkan menyerukan pembatalan langganan ChatGPT sebagai bentuk protes terhadap keputusan tersebut. Salah satu unggahan di komunitas Reddit menuduh OpenAI telah meninggalkan prinsip etika yang menjadi fondasi perusahaan.
“OpenAI baru saja membuat kesepakatan dengan iblis. Sam Altman memutuskan uang pertahanan lebih penting dari semua prinsip,” tulis sebuah unggahan yang viral di komunitas pengguna AI.
Kontroversi ini muncul setelah pemerintah Amerika Serikat memutus kerja sama dengan perusahaan AI lain, Anthropic. Perusahaan tersebut menolak permintaan pemerintah karena khawatir teknologinya dapat digunakan untuk pengawasan massal terhadap warga sipil maupun pengembangan senjata otonom berbasis AI.
Di tengah polemik tersebut, CEO OpenAI Sam Altman menegaskan bahwa kerja sama dengan Pentagon tetap memiliki batasan etis. Menurutnya, perusahaan menetapkan dua garis merah utama terkait penggunaan teknologi AI dalam sektor pertahanan.
“Teknologi kami tidak boleh digunakan untuk pengawasan massal domestik atau senjata otonom,” ujar Altman dalam pernyataannya.
Altman juga mengakui bahwa cara pengumuman kerja sama tersebut menimbulkan kontroversi. Ia menyebut kesepakatan awal terlihat terburu-buru dan perlu diperbaiki untuk memastikan perlindungan etika yang lebih jelas.
Meski demikian, kritik publik belum sepenuhnya mereda. Sejumlah analis menilai keterlibatan perusahaan teknologi dalam proyek militer menimbulkan dilema besar dalam tata kelola kecerdasan buatan. AI yang awalnya dikembangkan untuk membantu manusia dalam pekerjaan sehari-hari kini berpotensi menjadi bagian dari sistem pertahanan dan keamanan negara.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa perkembangan kecerdasan buatan tidak lagi sekadar persoalan teknologi, tetapi juga menyentuh ranah moral, politik, dan geopolitik global. Pertanyaan yang muncul bukan hanya tentang seberapa canggih teknologi tersebut, tetapi juga tentang siapa yang bertanggung jawab atas dampak penggunaannya.
Dalam konteks ini, kepercayaan publik terhadap AI sangat bergantung pada transparansi dan komitmen etika para pengembangnya. Tanpa pengawasan yang jelas, kemajuan teknologi justru berpotensi memunculkan risiko baru yang jauh melampaui manfaatnya.
MUI Dorong Indonesia Ciptakan Perdamaian Sesuai Kerangka PBB 