Gelar Hukum & Kedokteran Diprediksi “Tak Prestisius Lagi”

catrawarta.com — Pernahkah kita bertanya: apa makna pendidikan tinggi di tengah gelombang kecerdasan buatan yang bergerak jauh lebih cepat daripada kurikulum universitas? Pernyataan mantan eksekutif Google tentang masa depan lulusan hukum dan kedokteran tidak hanya mengusik keyakinan sosial terhadap gelar akademik—ia memantik debat fundamental tentang peran pendidikan dalam tatanan sosial modern.

Dalam sebuah diskusi publik yang dikutip media, Jad Tarifi—mantan eksekutif Google sekaligus pendiri tim AI generatif pertamanya—mengungkapkan bahwa gelar di bidang hukum maupun kedokteran mungkin tidak lagi menjamin karier mapan di era AI. Ini merupakan pukulan telak terhadap narasi panjang di masyarakat Indonesia yang sejak lama menganggap ijazah hukum dan kedokteran sebagai tiket pasti ke stabilitas finansial dan prestise sosial.

Tarifi menyoroti dua akar masalah: pertama, lambatnya adaptasi kurikulum pendidikan tinggi yang masih tekun mengandalkan hafalan dan teori, sementara AI kini mampu memproses, menganalisis, bahkan melampaui kemampuan dasar profesi tradisional; kedua, kecepatan evolusi teknologi yang membuat lulusan baru sering tiba di pasar kerja dengan “pengetahuan usang” sebelum sempat dipraktikkan.

Pendidikan Tinggi & Disrupsi AI Legitimitas Sosial

Di Indonesia, jurusan hukum dan kedokteran memiliki nilai sosial budaya yang sangat kuat. Sejak lama, gelar tersebut dipandang sebagai simbol mobilitas sosial dan investasi keluarga besar dalam pendidikan anak. Namun pernyataan eks eksekutif Google ini menantang basis budaya itu: apakah nilai sosial dari gelar harus tetap dipertahankan, sementara AI mengikis fungsi profesional yang selama ini diandalkan?

Menurut Dr. Yohanes Surya, pakar pendidikan dan fisikawan serta pendiri sebuah institusi edukasi sains di Indonesia, pendidikan tinggi tidak boleh lagi hanya bertumpu pada transfer pengetahuan, tetapi harus membentuk “kapasitas kognitif, etika, dan kreativitas yang tidak bisa digantikan AI.” “AI akan menang dalam hal kecepatan dan data. Manusia harus unggul dalam konteks, empati, dan penilaian nilai sosial,” katanya ketika dihubungi untuk mengomentari tren ini.

Konteks sosial-budaya Indonesia juga kian relevan: banyak keluarga menanggung beban finansial besar demi dua gelar model tradisional ini, sering kali berharap pengembalian investasi dalam bentuk pekerjaan bergengsi dan stabil. Jika jaminan itu runtuh, implikasinya bukan hanya soal pekerjaan individu—melainkan ketidakpastian sosial atas peran elite intelektual baru, di mana gelar tidak lagi menjamin status dan penghidupan.

Tarifi sendiri menyarankan generasi muda untuk fokus pada keterampilan manusiawi yang sulit direplikasi mesin: empati, kecerdasan emosional, adaptabilitas, kemampuan membangun kepercayaan antarmanusia, dan kreativitas kontekstual. Ini adalah aspek yang, menurutnya, akan menjadi pembeda antara manusia dan AI di pasar kerja masa depan.

Namun kritiknya pada sistem pendidikan lebih dalam: kalau kurikulum akademik tidak segera bertransformasi, maka bukan hanya lulusan hukum dan kedokteran yang terancam usang—peran universitas sebagai institusi pembentuk budaya dan nilai sosial juga dipertaruhkan. Pendidikan tinggi berisiko menjadi mesin pencetak gelar, bukan pembentuk agen sosial yang adaptif.

Jika wacana ini terus diabaikan sebagai “perdebatan teknologi semata,” maka yang berubah bukan hanya nilai ijazah—melainkan struktur sosial yang selama ini memberi makna pada profesi dan status manusia. Dan di titik itulah, masyarakat perlu memutuskan: apakah akan mempertahankan pola lama, atau merombak paradigma pendidikan untuk menghadapi era AI yang tak lagi bisa dihindari?