catrawarta.com — Di sekolah, makanan sering dipahami sebatas pengganjal lapar. Padahal, apa yang tersaji di piring anak juga bekerja diam-diam membentuk kebiasaan, selera, dan kesehatan mereka di masa depan. Karena itu, kehadiran ultra processed food (UPF) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan kegelisahan di kalangan pakar kesehatan.
UPF merupakan makanan yang melalui proses industri panjang—ditambah gula, natrium, lemak jenuh, perisa buatan, dan bahan aditif—namun miskin serat serta zat gizi alami. Secara global, konsumsi makanan jenis ini dikaitkan dengan peningkatan obesitas dan penyakit tidak menular. Ketika UPF masuk ke ruang makan anak sekolah melalui program negara, risikonya tidak lagi bersifat individual, melainkan struktural.
Dosen Departemen Gizi Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat UGM, Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, menyebut dampak UPF kerap luput dari perhatian karena tidak menimbulkan efek instan.
“Anak-anak diberi ultra processed food, di situ ada natrium, gula tambahan, dan lemak. Dampaknya mungkin tidak terlihat sekarang, tapi 10–15 tahun ke depan akan menjadi bom waktu penyakit kronis,” ujarnya.
Dalam perspektif kesehatan masyarakat, usia sekolah adalah fase krusial pembentukan pola makan. Ketika negara hadir melalui kebijakan makan gratis, menu yang dipilih bukan sekadar soal logistik, melainkan pesan tentang apa yang dianggap layak dan sehat. Di titik inilah UPF menjadi problematis: ia memperoleh legitimasi kebijakan.
Ironisnya, praktik ini berjalan beriringan dengan kampanye pemerintah yang mendorong pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak. Kontradiksi tersebut dinilai berpotensi melemahkan pesan edukasi gizi yang selama ini disampaikan ke masyarakat.
“Kita sedang mengedukasi masyarakat untuk mengurangi GGL, tapi di saat yang sama anak-anak justru diberi makanan dengan kandungan itu,” kata Mirza.
Risiko UPF tidak berhenti pada kandungan gizinya. Produksi dan distribusi makanan siap saji dalam skala besar juga membawa tantangan serius pada aspek keamanan pangan. Sejumlah kasus keracunan massal menunjukkan bahwa pengawasan terhadap proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi masih menyisakan celah.
“Kelompok risiko tinggi ini penanganannya tidak bisa dilakukan dengan main-main,” tegasnya.
Dalam konteks Indonesia yang kaya bahan pangan lokal, ketergantungan pada makanan ultra-olah juga dinilai mengabaikan potensi sumber gizi segar yang lebih sesuai dengan kondisi daerah. Penyeragaman menu dianggap tidak sensitif terhadap keragaman budaya dan kebutuhan pangan.
“Papua tidak bisa disamakan dengan Jawa atau Sumatra. Bahan pangan pokoknya berbeda. Kalau semua diseragamkan, itu justru tidak tepat,” ujarnya.
Sebagai alternatif, pendekatan dapur sekolah berbasis bahan segar dan lokal dinilai lebih adaptif. Selain memudahkan pengawasan, model ini juga membuka ruang edukasi gizi langsung bagi anak.
Program makan bergizi, menurut Mirza, seharusnya dipahami sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Dampaknya baru terasa setelah satu generasi, bukan dalam hitungan bulan. “Kalau fondasi gizinya keliru, kita sedang menyiapkan masalah kesehatan nasional di masa depan,” katanya.
Polda Metro Jaya Telusuri Dugaan Penghasutan Pandji Pragiwaksono Lewat Pemeriksaan Bukti 