Kritik Buat Para Kritikus Seni

catrawarta.com — Februari 2026 menggoreskan paradoks yang mengharu-biru catatan seni rupa Indonesia. Di satu sudut, publik menonton drama melankolis Agus Dermawan T yang menyesali “pena beracunnya”, karena telah membuat seorang pelukis bangkrut sampai pensiun dini. Tapi selang tiga hari, tepatnya 18 Februari 2026, kanvas “Kuda Api” karya SBY malah laku terjual Rp.6,5 miliar di Djakarta Theater. Saat seniman kecil digilas kritik, apakah para kritikus dan akademisi akan membisu melihat angka transaksi yang mencederai kewajaran logika art market ?

Taring para penjaga estetika jangan sampai copot begitu melihat hobi yang baru ditekuni kemarin sore dihargai ribuan kali lipat, setara bahkan di atas keringat para maestro. Dalam penggalan catatan Agus Dermawan T yang dirilis di situs Borobudur writers,  membuktikan kalau kritik seni di negeri ini punya daya hancur kepada mereka yang lemah, tapi apakah akan tumpul begitu bertemu transaksi elit ? Apakah validasi artistik akhirnya cuma bisa bertekuk lutut di bawah kuasa modal sosial dan relasi politik ?

Secara visual, “Kuda Api” sebenarnya tidak menawarkan diskursus apa pun bagi perkembangan seni rupa kontemporer. Namun, jika kritikus dan akademisi yang biasanya galak menguliti seniman papan bawah, tapi bermain aman dengan mendiamkan atau pura-pura tidak tahu transaksi yang jelas-jelas merusak standar kualitatif ekosistem seni, ini penghinaan bagi profesionalisme. Bayangkan, seniman kontemporer yang karyanya untuk menembus galeri harus berdarah-darah dalam meraih karirnya, sementara seorang tokoh politik bisa melesat ke puncak piramida ekonomi tanpa ujian konsistensi yang jelas.

Kebungkaman akademisi dan kritikus secara tidak langsung melegitimasi bahwa seni yang bernilai bukan lagi soal kualitas, tapi soal siapa yang memegang kuasa. Hilangnya suara vokal dari para ahli akan membuat ekosistem seni rupa kehilangan kompas moral. Tanpa keberanian mengkritik, standar kualitas seni rupa Indonesia bakal gampang sekali dikooptasi oleh kepentingan pragmatis.

Kritikus dan akademisi tidak boleh cuma jadi penonton pasif, atau hanya jadi “polisi” bagi seniman gurem saja. Mereka harus jadi benteng dan bersuara keras untuk mencegah seni rupa cuma jadi etalase donasi politik dengan bungkus label lelang karya seni. Efek domino jika bersikap bungkam bakal membuka jurang lebar antara “tangga karier” seniman profesional dengan “jalur tol” para pesohor. Kalau angka di meja lelang elit yang jadi patokan sukses, fungsi galeri dan ruang alternatif bakal kehilangan relevansi sebagai kawah candradimuka seniman.

Narasi instan ini perlahan membunuh gairah eksplorasi yang jujur dan menyesatkan persepsi publik bahwa kualitas artistik bisa dibeli dengan popularitas. Penyesalan Agus Dermawan harusnya jadi titik balik buat mengevaluasi etika kritik. Kritik seni jangan hanya tajam ke bawah tapi mendadak loyo ke atas. Jangan sampai terbentuk suatu sistem yang memaksa seniman takluk pada tajamnya pena atau terpinggirkan oleh silau modal sosial. Keseimbangan antara apresiasi ekonomi dan validasi artistik harus tetap ditegakkan lewat suara-suara lantang dan berani. Jika memang mau bilang,  suatu karya itu “kosong”,  tetap katakan kosong.

Tanpa keberanian akademisi dan kritikus untuk bersuara lantang, dunia seni rupa hanya akan mewariskan artefak mahal yang hampa inovasi, hampa gagasan. Diperlukan gerakan kolektif para intelektual untuk kembali pada khitahnya: menjaga marwah estetika dari polusi kepentingan politik. 

Dua macam informasi di Februari 2026 menjadi alarm keras bahwa nalar kritis di Indonesia sedang sakit. Seniman tidak boleh dibiarkan terjepit di antara dua titik ekstrem, yakni dibinasakan oleh vonis kritikus atau dikerdilkan oleh dominasi kuasa kaum elite dan pemilik modal. Tantangan terbesarnya adalah membuktikan bahwa pemangku seni bukanlah penonton pasif di bangku VIP, melainkan penjaga kejujuran artistik yang tidak bisa dibungkam oleh angka-angka fantastis.

Pilihan untuk bersikap bungkam adalah surat kematian bagi masa depan seni rupa Indonesia, di mana pemburu popularitas merajai pasar sementara substansi kreatif hanya menjadi catatan kaki yang terlupakan. Keberanian intelektual sangat mendesak untuk memastikan standar estetika tidak dikorbankan demi menjaga harmoni dengan otoritas modal dan politik. Tanpa suara kritis yang mandiri, ekosistem seni nasional hanya akan menjadi perpanjangan tangan sirkus politik yang mahal. Marwah seni harus dikembalikan ke meja diskusi yang tajam, bukan sekadar di bawah palu lelang seni palsu yang dipandu kepentingan terselubung. Masa depan sejarah seni rupa sepenuhnya bergantung pada keberanian para pemikirnya untuk bicara jujur tanpa silau oleh dominasi kaum elitis.

Purwosari, 21 Pebruari 2026