Mendagri Dorong Penguatan Integritas Kepala Daerah

catrawarta.com — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan integritas Kepala Daerah melalui pembinaan karakter. Pembinaan ini dilakukan melalui kolaborasi bersama sejumlah lembaga negara sebagai upaya untuk meningkatkan integritas dan tata kelola pemerintah daerah.

Hal ini sebagaimana ditegaskannya usai mengukuhkan wisudawan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (26/7).

Lebih lanjut, pembinaan ini disebutnya bakal dilakukan dalam beberapa langkah yang diawali dengan pembekalan kepala daerah usai pelantikan, penguatan sistem pengawasan, hingga evaluasi yang bersifat berkelanjutan.

Sejumlah langkah ini disebut Tito penting untuk dilakukan lantaran kepala daerah merupakan utusan langsung dari rakyat dan bahkan dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum. Sehingga, pendekatan pembinaan ini bisa menjadi instrumen terdekat untuk memastikan kapasitas kepala daerah sesuai dengan standard dan semakin meningkat.

Sebagai langkah yang nyata untuk mendukung penguatan integritas ini, Kemendagri diungkapnya telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ombudsman, hingga beberapa kementerian dan lembaga terkait.

“Pembinaaannya mulai waktu mereka lolos, terpilih, dilantik, langsung dilakukan retret untuk mengembangkan wawasan mereka. KPK juga mengisi, BPKP mengisi, para Menteri mengisi, untuk membekali mereka kemampuan agar satu frekuensi dan integritasnya baik,” jelas Tito.

Soal pencegahan terhadap pelanggaran integritas, Kemendagri diungkapnya juga tengah mengupayakan sistem yang bertajuk ‘Monitoring Center for Prevention’ yang dikembangkan bersama KPK serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Tujuan akhirnya yakni memastikan kepala daerah agar tak sewenang-wenang dalam mengelola keuangan daerah. Sistem ini pun dimungkinkan bagian pengawasan bisa memantau pergerakan kepala daerah secara aktual.

Nantinya, Kemendagri juga akan memberikan pembinaan secara nyata ke dalam 11 klaster di berbagai daerah yang melibatkan wakil kepala daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga anggota DPRD untuk melakukan identifikasi awal mengenai kerawanan korupsi hingga sistem pencegahan.

“Upaya pembinaannya termasuk mengidentifikasi potensi-potensi korupspi daerah masing-masing dan rencana aksi tiap daerah. Apa yang mereka harus rumuskan? Itu maksudnya untuk membuat mereka ‘jangan aneh-aneh’,” tegasnya kembali.

Baginya serangkaian pembinaan yang dirancang sedemikian rupa ini juga tak ada artinya jika tak dibarengi dengan kesungguhan dari kepala daerah untuk memberantas korupsi dan meningkatkan integritas.

Sehingga, dia menekankan agar kepala daerah selalu mengedepankan integritas demi keberhasilan institusi dan kemajuan daerah meski dia tak menampik adanya potensi masalah di masa implementasinya.

“Namanya manusia, bukan mesin. Kembali kepada integritas masing-masing juga nanti. Mungkin ada yang sukses nanti, mungkin ada yang kena masalah, mudah-mudahan enggak ada. Anything can happen, kembali kepada integritas,” tandas Tito.