catrawarta.com — Aksi mahasiswa Universitas Indonesia dengan isu ”Indonesia Bangkrut” terus berlanjut. Kali ini, mereka menggelar aksi simpatik di Kawasan Car Free Day di Jakarta. Spontan, aksi tersebut mendapat respons positif dari kalangan anak muda yang memang biasanya memenuhi CFD.
Suara Mahasiswa UI mengunggah aksi yang berlangsung Minggu (28/6/2026) pagi di kawasan Bundaran HI. Mahasiswa dengan kekuatan penuh Badan Eksukutif Mahasiswa (BEM) turun ke lokasi aksi. Mereka menggelar kain putih untuk tempat tanda tangan bagi siapa saja yang memberi dukungan aksi mahasiswa.
Ternyata, begitu banyak dukungan pada aksi mahasiswa. Mereka yang melintas tak sekadar menyimak namun membubuhkan tanda tangan dukungan. Aksi yang berlangsung hingga menjelang siang tersebut benar-benar menarik pengunjung.
Pada aksi di CFD, ada beberapa kegiatan untuk menarik pengunjung. Ada Debat Me, acara diskusi dan dialog mengenai kondisi Indonesia saat ini. Terbuka untuk umum, siapa saja boleh mengikuti debat, diskusi, secara langsung di lokasi.
Ada lagi aksi unik menggunakan ompreng Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa mengisi ompreng MBG dengan sejumlah uang yang melambangkan masifnya korupsi di program itu. Penyalahgunaan anggaran pada program MBG yang dalam penanganan Kejaksaan Agung terus berkembang, tak hanya melibat unsur pimpinan tetapi juga pihak luar.
Keresahan Masyarakat
Pengunjung yang berada di lokasi aksi membubuhkan tulisan dan tanda tangan di selembar kain berwarna putih. Kain bertulisan ”Satu Kalimat Saat Ini untuk Pemerintah”. Mahasiswa memberi kesempatan pada pengunjung menyampaikan unek-uneknya mengenai kondisi negara yang amburadul.
Anggota BEM UI dan juga mahasiswa yang menggelar aksi simpatik sebagian besar mengenakan kaos hitam bertuliskan kritik pada pemerintah. Ada kaos bertuliskan ”Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan” jargon lama sejak sebelum era reformasi sebagai bentuk perlawanan pada rezim Orde Baru saat itu.
Peserta aksi lainnya mengenakan kaos bertuliskan ”19 Juta Lapangan Kerja, PHK di Mana-Mana”. Ada juga ”Katanya Perbaikan Gizi Ternyata Lumbung Korupsi” dan banyak lagi.
Netizen memberi dukungan melalui komentar-komentarnya. Di instagram misalnya, akun @eko1064 menuliskan ” Tetap jaga komitmen perjuangan, kekompakan dan selalu waspada anak2ku”.
Aksi mahasiswa akan terus berlanjut guna menyuarakan aspirasi dan keresahan masyarakat. Bukan hanya BEM kampus, Lembaga ekstra kampus pun menggelar aksi yang sama. Mereka akan terus turun ke jalan menyampaikan sejumlah tuntutan terutama penghentian MBG dan KDMP.
Kelompok Cipayung
Di Yogyakarta, Kelompok Cipayung juga menyampaikan pernyataan sikap. Mereka menilai perkembangan kehidupan negara menunjukkan kemunduran demokrasi, melemahnya supremasi sipil, memburuknya tata kelola pemerintahan, meningkatnya beban ekonomi masyarakat, serta menjauhnya arah pembangunan nasional dari amanat Reformasi 1998 dan cita-cita keadilan sosial.
Tiga organisasi mahasiswa, PMII, GKMI dan PMKRI menyatakan sejumlah kebijakan negara dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Pengesahan UU TNI membuka ruang lebih luas bagi keterlibatan militer dalam jabatan sipil, sementara perluasan kewenangan melalui UU Polri berpotensi memperkuat kekuasaan aparat tanpa pengawasan yang memadai.
Di saat yang sama, berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih belum memperoleh penyelesaian yang adil bagi para korban dan keluarganya.
Mereka menyampaikan 15 tuntutaan rakyat yakni tolak UU TNI dan tarik militer ke barak. Hentikan pemborosan APBN, perbaiki pola komunikasi pemerintah dan akui kesalahannya, turunkan harga BBM, hentikan Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Tolak UU Polri dan copot kapolri yang tidak bertanggung jawab serta tidak berintegritas.
Tuntutan lain, wujudkan pendidikan gratis dan perbaiki sistem pendidikan nasional, segera sahkan UU Perampasan Aset, UU Masyarakat Hukum Adat. Mahasiswa juga mendesak penghentian Proyek Strategis Nasional yang merugikan rakyat, mencabut status pahlawan nasional Soeharto.
Mahasiswa menuntut pula reformasi sistem partai politik, mendesak DPR berpihak kepada rakyat, usut tuntas seluruh pelanggaran HAM di Indonesia dan wujudkan kesejahteraan guru.
