catrawarta.com — Tanggal 15 Januari 1974 menandai satu momen penting dalam sejarah politik Indonesia. Kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta justru memicu penolakan luas dari mahasiswa. Jepang dipandang bukan sebagai mitra setara, melainkan kekuatan ekonomi asing yang berpotensi mengulang praktik kolonialisme dalam bentuk baru.
Ratusan mahasiswa berkumpul di sekitar Bandara Halim Perdanakusuma untuk menyuarakan kegelisahan rakyat terhadap arah pembangunan nasional.
Mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden Soeharto dan Tanaka—yang datang bersama putrinya, Makiko Tanaka. Tuntutan mereka adalah pembubaran asisten pribadi presiden, penurunan harga kebutuhan pokok, dan pemberantasan korupsi. Ketika ruang dialog ditutup, ketegangan sosial meningkat dan berujung pada Peristiwa Malari 1974, yang dipimpin tokoh mahasiswa seperti Hariman Siregar.
Lebih dari lima puluh tahun berlalu, pola kekuasaan yang dikritik mahasiswa kala itu belum sepenuhnya hilang. Oligarki kini menjadi masalah utama. Kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir elite yang mengendalikan partai politik, kebijakan publik, dan sumber daya negara. Demokrasi berjalan secara formal, tetapi substansinya melemah karena politik uang, kolusi bisnis–politik, dan minimnya transparansi.
Kolonialisme modern bekerja melalui mekanisme ekonomi. Dominasi tidak lagi dilakukan dengan pendudukan militer, melainkan lewat investasi besar, utang luar negeri, penguasaan teknologi, dan tekanan kebijakan. Oligarki domestik sering berperan sebagai perantara, memperoleh keuntungan pribadi sekaligus membuka jalan bagi kepentingan modal global. Relasi ini merugikan kepentingan nasional.
Dampaknya adalah kesenjangan sosial semakin lebar, kedaulatan ekonomi melemah, dan kekayaan alam hanya dinikmati oleh segelintir orang. Rakyat kehilangan akses terhadap sumber daya yang seharusnya menjadi dasar kesejahteraan bersama. Negara berada dalam cengkeraman oligarki dan kolonialisme modern.
Ada pelajaran bagi kita semua khususnya mahasiswa dan generasi milenial. Pertama, memahami persoalan secara struktural, bukan reaktif. Kedua, menjaga independensi dan integritas gerakan. Ketiga, membangun organisasi dan solidaritas lintas kelompok rakyat. Keempat, mengawal demokrasi agar tidak dikuasai kepentingan elite.
Peristiwa 15 Januari 1974 menegaskan peran mahasiswa sebagai pengawas kekuasaan. Tantangan hari ini menuntut sikap yang sama, kritis, terorganisasi, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Tanpa itu, sejarah hanya akan berulang dengan wajah yang berbeda.

Krisis Venezuela dan Manuver AS, Dampaknya Mulai Terasa hingga Asia Tenggara 