catrawarta.com — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia memasuki fase mengkhawatirkan pada awal tahun 2026. Berdasarkan data pemantauan satelit Terra Aqua, jumlah titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi tercatat mencapai 700 titik hingga 5 April 2026.
Angka tersebut menunjukkan lonjakan drastis, yakni hampir tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025, yang memicu alarm kewaspadaan tinggi bagi seluruh pemangku kepentingan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan situasi itu memerlukan respons cepat dan sinergis antara pemerintah pusat dan daerah.
Lonjakan titik panas selaras dengan data luas kebakaran yang hingga Februari 2026 saja sudah menembus 32.637,48 hektare. Angka tersebut mencerminkan kenaikan fantastis hingga 20 kali lipat dibandingkan luasan kebakaran pada periode yang sama tahun lalu.
”Upaya kita dalam mengendalikan karhutla di tahun 2026 menjadi bukti komitmen terhadap kemanusiaan dan keberlanjutan ekosistem,” tegas Hanif.
Ancaman Nyata Bukan Angka
Ia mengingatkan peningkatan titik panas bukan sekadar angka statistik, melainkan ancaman nyata terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat yang harus segera diredam melalui aksi nyata di lapangan.
Kondisi kian diperparah oleh prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa musim kemarau 2026 akan tiba lebih awal dan berlangsung lebih lama. Sekitar 46,5 persen wilayah Indonesia diprediksi memasuki kemarau maju dari jadwal biasanya, termasuk wilayah rentan seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Hanif menekankan pentingnya pengaktifan kembali satuan tugas terpadu di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Fokus utama pada kesiapsiagaan sumber daya manusia dan sarana prasarana pemadaman.
”Langkah operasional perlu segera diperkuat secara bersama-sama sebagaimana amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2020. Kita tidak boleh membiarkan titik panas berkembang menjadi kebakaran besar yang tak terkendali,” tandasnya.
Sumbang Emisi Rumah Kaca
Dampak kebakaran menurut Hanif sebagai kontributor terbesar emisi gas rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. Selain kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi akibat kabut asap diproyeksikan bisa mencapai triliunan rupiah jika pencegahan gagal dilakukan sejak dini.
Karena itu, penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang sengaja membakar lahan akan dilakukan secara tegas tanpa kompromi guna memberikan efek jera.
Senada dengan pemerintah, akademisi dari Fakultas Kehutanan UGM, Fiqri Ardiansyah, menyoroti pentingnya manajemen darurat yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa penanganan titik panas harus dimulai dari mitigasi infrastruktur, seperti pembasahan lahan gambut.
”Gambut yang terbakar umumnya adalah yang terdegradasi. Keberadaan sekat kanal diharapkan mampu mengurangi lolosnya air sehingga ekosistem tetap basah,” jelas Fiqri terkait teknis pencegahan di lahan kritis.
Hajatan Berujung Maut di Purwakarta: Premanisme di Tengah Pesta Rakyat 