catrawarta.com — Sebuah daycare di kawasan Sorosutan, Umbulharjo, mendadak menjadi sorotan publik setelah beredar unggahan di Threads yang menyebut lokasi tersebut dipasangi garis polisi. Percakapan warganet berkembang cepat—dari dugaan kekerasan terhadap anak, testimoni orang tua, hingga kecurigaan terhadap praktik pengasuhan tertutup tanpa akses pengawasan.
Sejumlah akun mengaku memiliki pengalaman langsung. Ada orang tua yang menyebut anaknya mengalami penurunan berat badan, selalu lapar sepulang dari daycare, serta menunjukkan perilaku tak biasa seperti melilitkan tali atau kabel ke tubuh—indikasi yang dalam kajian psikologi bisa berkaitan dengan stres atau pengalaman traumatis. Testimoni lain menyebut anak menjadi ketakutan setiap hendak dititipkan, bahkan mengalami trauma berkepanjangan terhadap sekolah.
Di sisi lain, muncul pula kritik terhadap sistem daycare yang tidak transparan, seperti tidak memberikan akses CCTV kepada orang tua, pembatasan ketat area jemput, serta dugaan praktik disiplin yang berlebihan hingga mengarah pada kekerasan.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum terkait kasus tersebut. Namun satu hal jelas: peristiwa ini—jika terbukti—bukan sekadar kasus individual, melainkan cermin rapuhnya sistem pengasuhan anak di ruang publik.
Negara Wajib Hadir
Dalam kerangka hukum Indonesia, anak adalah subjek yang dilindungi secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, termasuk di lembaga pendidikan atau pengasuhan, merupakan tindak pidana.
Jika dugaan kekerasan benar adanya, pengelola daycare dapat dijerat dengan pasal berlapis—mulai dari penganiayaan hingga kelalaian yang menyebabkan penderitaan anak. Selain itu, izin operasional lembaga juga bisa dicabut apabila terbukti melanggar standar perlindungan anak.
Negara, melalui dinas sosial, dinas pendidikan, dan aparat kepolisian, memiliki kewajiban untuk melakukan investigasi menyeluruh—bukan hanya terhadap satu lembaga, tetapi terhadap sistem daycare secara umum. Pengawasan tidak boleh bersifat administratif semata melainkan substantif dan berkala.
Anak Bukan Objek Titipan
Lebih dari sekadar pelanggaran hukum, isu ini menyentuh dimensi kemanusiaan yang paling mendasar yaitu hak anak untuk merasa aman. Daycare sejatinya adalah ruang pengganti rumah—tempat anak diasuh dengan kasih, bukan ketakutan. Ketika anak pulang dalam kondisi lapar, gelisah, atau menunjukkan perilaku aneh, itu adalah sinyal bahwa kebutuhan dasar mereka—baik fisik maupun emosional—tidak terpenuhi.
Testimoni orang tua yang baru menyadari perubahan perilaku anak setelah kejadian ini menunjukkan adanya “silent suffering”—penderitaan yang tidak mampu diungkapkan anak karena keterbatasan usia dan bahasa.
Trauma yang Tak Terlihat
Dari sudut pandang psikologi perkembangan, pengalaman negatif di usia dini dapat meninggalkan jejak jangka panjang. Anak usia balita belum memiliki kemampuan verbal untuk menjelaskan apa yang dialami. Mereka mengekspresikan trauma melalui perilaku seperti takut berpisah, mimpi buruk, regresi (kembali ke perilaku lebih bayi), atau bahkan penolakan terhadap sekolah.
Perilaku seperti melilitkan tali ke tubuh, ketakutan berlebihan, atau menangis tanpa sebab jelas bisa menjadi bentuk simbolik dari tekanan yang dialami.
Jika benar terjadi kekerasan, dampaknya tidak berhenti pada masa kanak-kanak. Ia bisa memengaruhi kepercayaan diri, relasi sosial, bahkan kesehatan mental hingga dewasa.
Krisis Kepercayaan pada Daycare
Kasus ini juga membuka luka sosial yang lebih luas. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap daycare. Di tengah meningkatnya jumlah keluarga bekerja, daycare seharusnya menjadi solusi, bukan sumber kecemasan.
Narasi “daycare terbaik adalah ibu sendiri” yang muncul dalam percakapan warganet mencerminkan kekecewaan, tetapi juga berpotensi menyederhanakan masalah. Tidak semua keluarga memiliki pilihan tersebut. Karena itu, solusi tidak bisa kembali ke ranah privat semata—melainkan harus memperbaiki sistem publik.
Seperti Apa Daycare yang Baik?
Peristiwa ini menjadi momentum untuk menetapkan standar yang lebih tegas. Daycare yang sehat dan aman setidaknya memenuhi prinsip berikut:
1. Transparansi penuh
Orang tua berhak mengetahui kondisi anak secara real time. Akses CCTV, laporan harian yang jujur, dan komunikasi terbuka adalah keharusan, bukan pilihan.
2. Pengasuh terlatih dan tersertifikasi
Bukan sekadar “penjaga anak”, melainkan tenaga profesional yang memahami psikologi anak, teknik pengasuhan positif, dan manajemen emosi.
3. Rasio pengasuh dan anak yang ideal
Overload pengasuh sering menjadi akar kekerasan. Anak yang terlalu banyak tanpa pengawasan memadai meningkatkan risiko kelalaian.
4. Lingkungan ramah anak
Tidak ada hukuman fisik, tidak ada intimidasi. Disiplin dilakukan dengan pendekatan edukatif, bukan represif.
5. Sistem pengawasan eksternal
Audit berkala dari pemerintah dan lembaga independen harus menjadi standar, bukan formalitas.
6. Pelibatan orang tua
Daycare bukan tempat “menitipkan”, melainkan mitra pengasuhan. Orang tua harus dilibatkan dalam evaluasi dan pengambilan keputusan.
Jangan Tunggu Korban Berikutnya
Kasus di Sorosutan ini, benar atau tidak seluruhnya seperti yang beredar, sudah cukup menjadi alarm keras. Anak-anak tidak punya suara yang kuat untuk membela diri. Mereka bergantung sepenuhnya pada orang dewasa—orang tua, pengasuh, dan negara.
Jika ada satu pelajaran yang bisa diambil, itu adalah ini: pengasuhan anak bukan sekadar layanan, tetapi amanah. Dan ketika amanah itu dilanggar, yang hancur bukan hanya satu keluarga—melainkan masa depan generasi.
Kini, publik menunggu kejelasan. Dan lebih dari itu, menunggu perubahan nyata. (Berbagai sumber)
KH Mas Mansyur, Tokoh Berpengaruh Ditangkap Musuh Saat Sakit 