OJK Tunjuk Pejabat Pengganti usai Jajaran Pimpinan Mundur

catrawarta.com — Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M Ismail Riyadi mengumumkan penggantian pejabat OJK yang mengundurkan diri.

”Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta pelindungan konsumen dan masyarakat,” papar Ismail.

Karena itu, OJK melakukan penunjukan Pejabat Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta.

Pejabat pengganti tersebut yakni Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Berikutnya, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

Mekanisme Kelembagaan OJK

Ismail menegaskan, penunjukan Anggota Dewan Komisioner Pengganti sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK. Juga merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Keputusan jabatan Pejabat Pengganti berlaku efektif tanggal 31 Januari 2026. Ismail menegaskan,
OJK akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja dan agenda strategis untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan.

Ia menambahkan, OJK juga memastikan bahwa koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan maupun layanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara optimal untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat pelindungan konsumen.

Seperti diberitakan, jajaran pimpinan OJK menyatakan pengunduran diri menyusul Dirut BEI yang juga mundur. Langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai pimpinan. Belum ada keterangan resmi penyebab mundurnya para pejabat tersebut.