Kisah Yohanes Menunjukkan Gagalnya Sistem Pendidikan & Perlindungan Sosial

Kematian seorang siswa sekolah dasar di Ngada bukan sekadar tragedi keluarga. Ia membuka lapisan kegagalan sistem pendidikan dan perlindungan sosial yang terlalu lama kita abaikan.

catrawarta.com — Kisah Yohanes Bastian Roja dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, mengguncang nurani publik karena alasan yang sesungguhnya sederhana. “Kebutuhan dasar pendidikan yang tak terpenuhi”. Namun tragedi ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari pertemuan antara kemiskinan struktural, birokrasi bantuan yang tak responsif, dan ekosistem sosial sekolah yang belum sepenuhnya peka terhadap tekanan psikologis anak.

Ketika alat tulis menjadi beban, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar administrasi—melainkan martabat dan rasa aman seorang anak di ruang pendidikan. Di sebuah pagi di Ngada, seorang anak kelas IV sekolah dasar tak lagi bangun untuk bersiap ke sekolah. Tidak ada lagi seragam yang dikenakan tergesa. Tidak ada lagi langkah kecil menuju ruang kelas. Yang tersisa hanya kabar duka dan pertanyaan yang menggantung. Bagaimana mungkin kebutuhan sesederhana buku tulis dan pulpen berujung pada kehilangan nyawa?

Yohanes tidak meminta sesuatu yang mewah. Ia tidak menuntut gawai baru atau sepatu bermerek. Ia hanya ingin alat tulis—syarat paling dasar untuk tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan yang konon menjanjikan masa depan. Laporan sejumlah media nasional menyebut permintaan itu berkaitan dengan kendala pencairan bantuan pendidikan dan keterbatasan ekonomi keluarga. Dalam ruang yang seharusnya menjadi tempat bertumbuh, ia justru menghadapi tekanan yang tak sepenuhnya terlihat. Namun membaca peristiwa ini sebagai persoalan individual adalah penyederhanaan yang berbahaya.

Ketika Kemiskinan Menjadi Identitas

Di banyak ruang pendidikan kita, kemiskinan bukan sekadar kondisi ekonomi. Ia kerap menjelma menjadi identitas sosial. Sepatu yang usang, bekal yang sederhana, atau keterlambatan membayar iuran menjadi penanda status yang membentuk hierarki tak tertulis di antara anak-anak.

Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu pernah menjelaskan bagaimana ketimpangan sosial direproduksi melalui apa yang ia sebut sebagai “modal simbolik”. Anak yang memiliki modal ekonomi rendah sering kali juga kehilangan legitimasi sosial. Ia lebih mudah merasa tidak setara, lebih mudah merasa malu, dan lebih sulit bersuara.

Dalam konteks pendidikan Indonesia, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan perundungan masih menjadi salah satu bentuk kekerasan yang dominan di lingkungan sekolah. Tetapi tidak semua tekanan tercatat sebagai bullying formal. Ada yang berbentuk ejekan halus. Ada yang berupa rasa tersisih. Ada pula yang lahir dari internalisasi rasa “tidak mampu”.

Psikolog anak dari Universitas Indonesia, Prof. Sarlito W. Sarwono (alm.), pernah menegaskan bahwa tekanan sosial pada anak tidak selalu muncul dari kekerasan langsung, melainkan dari rasa tidak diterima dan kehilangan harga diri. Pada anak usia sekolah dasar, harga diri sangat terkait dengan penerimaan sosial dan kemampuan memenuhi tuntutan akademik dasar.

Sekolah dan Anomie Mikro

Ketika alat tulis saja terasa sebagai beban, rasa tidak mampu itu bisa menjelma menjadi tekanan psikologis yang berat. Sekolah idealnya menjadi ruang kesetaraan. Namun dalam praktiknya, ia juga bisa menjadi cermin ketimpangan sosial yang lebih luas. Ketika sistem bantuan pendidikan tersendat, ketika guru tidak memiliki perangkat deteksi dini terhadap tekanan mental siswa, dan ketika candaan yang merendahkan dianggap biasa, maka norma perlindungan menjadi rapuh.

Inilah yang bisa disebut sebagai anomie mikro—rapuhnya nilai empati dan solidaritas di level paling dekat dengan anak. Negara memang merespons. Kementerian turun tangan. Dukungan psikososial diberikan. Pernyataan resmi disampaikan. Tetapi kehadiran setelah tragedi selalu terasa terlambat.

Yang dibutuhkan bukan hanya respons pascakejadian, melainkan sistem yang mampu membaca tanda-tanda kecil sebelum semuanya membesar. Sekolah perlu memiliki perspektif keadilan sosial—menyadari bahwa perbedaan ekonomi bukan sekadar variasi latar belakang, melainkan faktor risiko yang memerlukan perhatian khusus.

Dari Gotong Royong ke Kompetisi

Indonesia kerap membanggakan budaya gotong royong. Namun dalam praktik keseharian, logika kompetisi semakin dominan. Anak-anak sejak dini terpapar standar keberhasilan berbasis kepemilikan: tas baru, sepatu mahal, gawai terbaru. Media sosial memperkuat standar itu.

Dalam atmosfer seperti ini, kemiskinan tak lagi dipahami sebagai kondisi struktural, melainkan sering dipersepsikan sebagai kegagalan personal. Stigma tumbuh perlahan. Solidaritas menipis. Padahal pendidikan sejati tidak pernah diukur dari kelengkapan atribut. Ia diukur dari rasa aman, dari keyakinan bahwa setiap anak—apa pun latar belakang ekonominya—memiliki martabat yang sama.

Kematian Yohanes adalah alarm keras. Ia menuntut koreksi di tiga lapis sekaligus: keluarga yang menanamkan empati, sekolah yang tegas melindungi, dan negara yang memastikan bantuan pendidikan benar-benar mudah diakses tanpa hambatan birokrasi. Lebih dari itu, masyarakat harus berhenti memaklumi ejekan sebagai humor. Tidak ada candaan yang netral ketika ia merendahkan martabat.

Jika buku tulis seharga beberapa ribu rupiah saja bisa menjadi simbol kegagalan kolektif kita, maka yang retak bukan hanya satu keluarga di Ngada. Yang retak adalah sistem yang seharusnya menjamin setiap anak merasa aman, dihargai, dan didengar.

Menghormati Yohanes berarti memastikan tidak ada lagi anak yang harus menanggung luka sendirian hanya karena ia lahir dalam kemiskinan. Dan pendidikan, pada akhirnya, harus dimulai dari sana.