catrawarta.com — Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), mencanangkan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan sebagai upaya menjawab berbagai tantangan nyata yang masih dihadapi perempuan di Indonesia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa pencanangan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan potensi diri. Menurutnya, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan akses pendidikan, minimnya dukungan untuk bercita-cita tinggi, stereotip gender, hingga ancaman kekerasan baik di ruang fisik maupun digital.
Kegiatan yang digelar di Kantor Badan Bahasa, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026), mengusung tema “Pemberdayaan Perempuan: Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Tema tersebut menegaskan, pendidikan merupakan jalur utama dalam membuka akses perempuan terhadap pengetahuan, membangun kepercayaan diri, meningkatkan keterampilan hidup serta memperluas peran kepemimpinan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
“Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat diperkuat, partisipasi perempuan dalam pembangunan semakin luas, serta keluarga dan masyarakat menjadi lebih berpengetahuan dan berdaya,” ujar Mu’ti.
Pemberdayaan Melalui Penguatan Karakter dan Kesetaraan Gender
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, menekankan, pendidikan memiliki peran strategis dalam pemberdayaan perempuan, khususnya melalui penguatan karakter, literasi, dan kesetaraan gender. Ia juga menyoroti pentingnya bahasa dan sastra sebagai media untuk membangun kesadaran, mengasah daya pikir kritis, serta menjadi ruang refleksi atas kontribusi perempuan dalam kehidupan sosial, budaya, dan kebangsaan.
Sebagai bagian dari pencanangan tersebut, Badan Bahasa menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan, antara lain dialog kebijakan, kampanye edukatif, penguatan literasi, diseminasi praktik baik, aktivasi edukatif, bedah buku, serta kegiatan pembelajaran dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui pendidikan.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan perempuan tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan antar kementerian, lembaga, serta seluruh pemangku kepentingan.
Strategi Nasional dalam Pembangunan
Menurut Arifah, pemerintah telah menetapkan pengarusutamaan gender sebagai strategi nasional dalam pembangunan. Dalam sektor pendidikan, implementasi strategi tersebut dilakukan melalui sejumlah langkah, yakni penguatan kebijakan yang responsif gender, transformasi kurikulum dan bahan ajar, penciptaan lingkungan belajar yang aman dan inklusif, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta perluasan akses dan partisipasi perempuan, khususnya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).
Ia berharap pencanangan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi menjadi awal dari gerakan besar yang berkelanjutan dan berdampak nyata.
“Saya berharap ini menjadi gerakan yang diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap perempuan,” ujarnya.
Acara ini turut dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Kepala Badan Bahasa Hafidz Muksin, sebagai bentuk dukungan lintas sektor terhadap upaya pemberdayaan perempuan melalui pendidikan.

Bisakah Penyiaran Indonesia Kembali ke Mandat Utama Melayani Publik? 