catrawarta.com — Perang bersenjata Amerika Serikat dan Israel melawan Iran terus memanas. Iran tak hanya dikeroyok kedua negara tersebut, sejumlah negara sekutu AS juga menyatakan siap membantu. Indonesia yang semua memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif sulit bergerak.
Mengapa sulit bergerak? Indonesia sudah masuk menjadi anggota Board of Peace bentukan Donald Trump. Pakar menyebutnya, masuk perangkap. Setelah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia bergabung, tak lama kemudian AS dan Israel menyerang Republik Islam Iran.
Bahkan sebelum menyerang Iran, Israel juga masih menyerang Palestina. Keberadaan Dewan Perdamaian tak menjamin serangan ke Palestina berhenti. Kini, serangan ditujukan ke negara yang juga selalu membantu Palestina.
”Bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Amerika Serikat membuat sulit menjadi mediator untuk menghentikan perang AS-Israel melawan Iran,” ungkap Guru Besar Hubungan Internasional sekaligus pengamat studi Timur Tengah Fisipol UGM, Prof Siti Mutiah Setyawati.
Meninjau Ulang Keanggotaan BoP
Ia mendesak pemerintah meninjau ulang dan mencermati dari perspektif politik luar negeri dan dinamika diplomasi global. Meski BoP diklaim menciptakan perdamaian di Gaza melalui keterlibatan sejumlah negara, Siti menilai terdapat persoalan mendasar dalam komposisi keanggotaannya.
Satu yang sangat penting, Palestina sebagai pihak yang terlibat langsung dalam konflik justru tidak dilibatkan dalam forum tersebut. Ia menyatakan sulit membayangkan perdamaian dapat dibangun tanpa melibatkan pihak yang berkonflik.
”Struktur organisasi BoP memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola diplomasi internasional. Organisasi internasional pada umumnya diwakili oleh negara melalui pemerintah resmi,” papar Siti.
Ia melihat dalam BoP terdapat pola kepemimpinan yang berbeda dari praktik diplomasi multilateral pada umumnya. Ia menegaskan kondisi tersebut dapat memengaruhi legitimasi forum menjalankan misi perdamaian. Dalam hukum internasional, organisasi biasanya diwakili negara, sementara dalam BoP kepemimpinan bersifat sangat personal sehingga menimbulkan pertanyaan tentang tata kelola diplomasi internasional.
Persepsi Keberpihakan Indonesia
Posisi Indonesia dalam BoP, menurut Siti, berpotensi memunculkan persepsi keberpihakan dalam konflik Timur Tengah. Persepsi netral menjadi faktor penting keberhasilan diplomasi perdamaian. Ketika sebuah negara dianggap berada dalam blok tertentu, peluang untuk diterima sebagai mediator semakin kecil.
Ia menegaskan, mediator harus berada dalam posisi netral padahal Indonesia masuk dalam BoP yang beranggotakan Amerika Serikat dan Israel. Sulit bagi pihak lain seperti Iran untuk menerima Indonesia sebagai penengah.
Langkah diplomasi Indonesia perlu mempertimbangkan posisi strategis dalam konstelasi politik global. Kapasitas diplomasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh posisi dalam struktur kekuatan internasional.
”Negara berkembang perlu berhati-hati ketika terlibat dalam forum yang berkaitan dengan konflik besar kekuatan global. Langkah diplomasi harus mempertimbangkan persepsi internasional serta kemampuan negara untuk memainkan peran yang kredibel,” tegas Siti.
Kontroversi AI dan Militer, ChatGPT Diboikot karena Kesepakatan dengan Pentagon 