catrawarta.com — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menilai masyarakat sipil kini tidak kompak dan saling mencaci di media sosial. Menurutnya, ini menggambarkan realitas baru kehidupan demokrasi Indonesia. Ruang publik kita kini tidak lagi hanya berada di parlemen, kampus, atau forum diskusi, tetapi berpindah ke layar ponsel.
Melalui medsos rakyat berbicara. Lewat medsos pula kritik, kemarahan, harapan, bahkan kekecewaan terhadap negara diluapkan. Namun yang muncul bukan hanya diskusi sehat. Media sosial sering berubah menjadi arena saling serang. Sesama warga negara saling nyinyir. Perdebatan berubah menjadi caci maki. Kritik menjadi kasar dan emosional. Mengapa fenomena ini terjadi?
Pertama, ada gejala menurunnya kepercayaan sosial. Dalam perspektif sosiologi, ketika kepercayaan terhadap institusi negara, elite politik, dan proses kebijakan melemah, masyarakat cenderung menjadi lebih curiga dan sensitif. Setiap kebijakan pemerintah dipertanyakan dengan keras, bahkan sebelum dipahami secara utuh.
Di sisi lain, masyarakat juga mudah mencurigai sesama warga yang memiliki pandangan berbeda. Akibatnya, perbedaan pendapat tidak lagi dipandang sebagai diskusi, melainkan sebagai ancaman. Media sosial mempercepat situasi ini.
Kedua, perubahan budaya komunikasi. Masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki tradisi komunikasi yang santun, penuh pertimbangan, dan mengedepankan musyawarah. Namun budaya digital bekerja dengan logika berbeda – “cepat, spontan, dan emosional.”
Konten Memancing Emosi
Di media sosial, orang menulis sebelum berpikir panjang. Kalimat pendek yang tajam lebih mudah viral daripada analisis yang tenang. Algoritma platform digital bahkan cenderung mendorong konten yang memancing emosi—kemarahan, provokasi, dan sensasi—karena konten seperti itu menghasilkan lebih banyak interaksi. Akibatnya, ruang digital sering dipenuhi pernyataan keras yang memicu konflik.
Ketiga, faktor psikologi sosial. Di dunia maya, orang merasa lebih bebas meluapkan emosi. Jarak layar ponsel membuat orang tidak merasakan langsung dampak kata-katanya terhadap orang lain. Hambatan psikologis untuk berkata kasar menjadi jauh berkurang.
Media sosial juga menjadi tempat pelampiasan tekanan hidup. Dalam situasi ekonomi yang tidak selalu mudah dan ketidakpastian masa depan, ruang digital sering menjadi tempat paling cepat untuk menyalurkan frustrasi.
Keempat, polarisasi politik yang belum sepenuhnya reda. Kontestasi politik beberapa tahun terakhir meninggalkan jejak pembelahan sosial yang cukup dalam. Identitas politik sering melekat pada identitas kelompok. Perbedaan pilihan politik kemudian berkembang menjadi permusuhan sosial.
Media sosial menjadi ruang tempat konflik itu terus hidup.
Namun di balik semua itu, kritik rakyat tidak boleh dianggap sebagai masalah. Kritik justru merupakan energi penting dalam demokrasi. Masyarakat yang diam terhadap kekuasaan bukanlah tanda negara sehat. Masalahnya bukan pada kritik, tetapi pada cara kritik disampaikan.
Membangun Kepercayaan Publik
Demokrasi membutuhkan kritik tajam, tetapi beradab. Kritik lugas, berbasis argumen, bukan sekadar emosi. Karena itu, memperbaiki kualitas ruang digital tidak cukup hanya dengan menegur masyarakat agar tidak nyinyir. Yang lebih penting adalah membangun kepercayaan publik melalui kebijakan transparan, komunikasi pemerintah yang terbuka, dan keteladanan elite dalam berdialog.
Jika elite politik saling menyerang, masyarakat akan meniru. Jika pemimpin menunjukkan kedewasaan dalam berdebat, ruang publik juga akan menjadi lebih sehat.
Media sosial pada akhirnya hanyalah cermin. Ia memantulkan kondisi psikologis dan sosial bangsa ini.
Jika ruang digital dipenuhi kemarahan, mungkin yang perlu diperbaiki bukan hanya cara rakyat berbicara. Tetapi juga cara kekuasaan mendengar. ***
Sampah Bantargebang Longsor, Empat Orang Meninggal dan Lainnya dalam Proses Pencarian 