Antara Teheran & Jakarta

catrawarta.com — Aksi demonstrasi besar-besaran yang mengguncang Iran sejak akhir 2025 menegaskan satu pola klasik dalam sejarah politik modern bahwa krisis ekonomi yang dibiarkan menumpuk pada akhirnya akan bertransformasi menjadi tekanan politik. Inflasi tinggi, pengangguran yang meluas, serta ketimpangan sosial yang kian tajam akan memantik kemarahan publik. Di Iran, kemarahan itu menjelma menjadi tantangan terbuka terhadap rezim, dan oleh banyak pengamat dinilai sebagai guncangan terberat sejak Revolusi Islam 1979.

Demo yang merebak di berbagai kota itu menunjukkan bahwa persoalan ekonomi bukan sekadar angka statistik atau laporan makro. Ia menyentuh langsung harga kebutuhan pokok, akses kerja, dan rasa keadilan sosial. Ketika negara gagal menjawab kegelisahan sehari-hari warganya, akumulasi kekecewaan akan mencari saluran lain. Jalanan menjadi ruang ekspresi terakhir bagi mereka yang merasa suaranya tak lagi didengar.

Fenomena Iran penting dibaca melampaui batas negara. Di era digital gerakan massa tak lagi berdiri sebagai peristiwa lokal yang terisolasi. Narasi perlawanan, simbol perjuangan, dan kemarahan kolektif berkelindan lintas negara melalui media sosial. Demonstrasi hari ini bukan hanya aksi fisik di ruang publik, tetapi juga pertarungan narasi di ruang digital. Protes menjadi bahasa global warga yang merasa saluran politik formal -parlemen, partai, dan birokrasi- tak lagi bekerja secara efektif.

Di titik inilah muncul pertanyaan, bagaimana efek  Teheran terhadap Jakarta? Secara objektif, Indonesia memiliki persoalan yang tak sepenuhnya berbeda. Tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, tingginya harga pangan, sulitnya akses pekerjaan, serta rasa ketidakadilan dalam kebijakan publik menjadi keluhan yang kerap terdengar. Namun hingga kini, gelombang massa besar yang berkelanjutan dan menyatu lintas sektor relatif jarang terjadi. 

Jawabannya terletak pada beberapa faktor. Pertama, fragmentasi kesadaran publik. Ketidakpuasan sosial di Indonesia kerap terpecah ke dalam isu sektoral dan identitas sempit. Buruh, petani, mahasiswa, kelas menengah, dan kelompok profesional sering bergerak sendiri-sendiri, tanpa konsolidasi agenda yang kuat dan berjangka panjang. Protes hadir sebagai letupan sesaat, bukan tekanan politik yang konsisten. 

Kedua, kooptasi elite terhadap kanal aspirasi. Mekanisme demokrasi prosedural sering kali memberi ilusi partisipasi. Rakyat merasa telah bersuara melalui pemilu atau forum formal, tetapi perubahan kebijakan substantif tak kunjung terjadi. Ketika harapan dibangun, lalu dikhianati berulang kali, kelelahan sosial muncul. Dalam kondisi ini, kemarahan ada, tetapi energi kolektifnya tercerai.

Pengalaman Iran memberikan dua pelajaran penting. Pertama, masalah yang diabaikan negara tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menumpuk, menunggu momentum untuk meledak. Kedua, represi bukan solusi jangka panjang.  Penangkapan massal, pembatasan informasi, dan kekerasan aparat mungkin meredam protes sementara, tetapi sekaligus memperdalam jurang ketidakpercayaan antara negara dan warga.

Gelombang massa hanyalah alarm. Ia berbunyi ketika kebijakan tak lagi menyentuh kenyataan hidup rakyat, ketika demokrasi berhenti pada prosedur, dan ketika kekuasaan kehilangan kepekaan sosialnya. Demo di Iran menjadi pengingat bahwa krisis yang diabaikan tidak akan lenyap, ia hanya menunggu waktu.

Sinyal dari Teheran seharusnya dibaca sebagai peringatan dini. Sejarah berulang bukan karena rakyat lupa, melainkan karena kekuasaan menolak belajar. Indonesia masih memiliki ruang untuk mencegah ledakan serupa. Tetapi waktu itu tidak tak terbatas. 

Jika ketimpangan terus dinormalisasi, aspirasi dibiarkan menggantung, dan kritik diperlakukan sebagai ancaman, maka jalanan akan kembali menjadi panggung koreksi. Bukan karena rakyat gemar turun ke jalan, melainkan karena semua pintu lain telah tertutup.