Pakar Dukung Perpres AI, Upaya Menata Masa Depan Teknologi

catrawarta.com — Perbincangan soal kecerdasan buatan tak lagi eksklusif milik ruang riset atau forum teknologi. Ia kini hadir di ruang paling personal: layar ponsel, ruang kelas, layanan publik, hingga konten media sosial. Di tengah laju adopsi yang kian cepat itu, satu pertanyaan mengemuka: siapa yang mengendalikan AI ketika ia mulai memengaruhi hidup manusia secara nyata?

Pertanyaan inilah yang melatarbelakangi dukungan para pakar terhadap rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kecerdasan Buatan. Regulasi tersebut dinilai mendesak agar pemanfaatan AI tidak berjalan liar tanpa arah dan tanggung jawab.

Pakar teknologi informasi Onno W. Purbo menilai, regulasi AI bukan bentuk ketakutan negara terhadap teknologi, melainkan upaya menciptakan kepastian dan tata kelola di tengah perubahan yang cepat.

“Regulasi diperlukan agar pemanfaatan AI bisa berjalan aman, adil, dan memberikan kepastian bagi semua pihak,” ujar Onno sebagaimana dikutip ANTARA.

Dalam beberapa tahun terakhir, AI berkembang jauh melampaui kerangka hukum yang ada. Teknologi ini digunakan untuk menulis, menganalisis data, membuat gambar, hingga menghasilkan video yang sulit dibedakan dari kenyataan. Namun, di balik manfaat itu, muncul risiko serius: penyalahgunaan data, deepfake, manipulasi informasi, hingga pelanggaran hak individu.

Tanpa regulasi yang jelas, AI berpotensi menjadi ruang abu-abu hukum. Pengembang tidak tahu batas, pengguna tak paham risiko, dan negara tertinggal dalam melindungi warganya. Inilah yang membuat Perpres AI dipandang bukan sekadar formalitas kebijakan, tetapi fondasi etik dan hukum.

Onno menegaskan bahwa aturan yang jelas justru akan membantu inovasi berkembang lebih sehat.

“Dengan kepastian hukum, pengembang dan startup bisa berinovasi tanpa rasa khawatir melanggar aturan yang belum ada,” katanya.

Salah satu kekhawatiran yang sering muncul setiap kali regulasi dibahas adalah potensi membunuh kreativitas. Namun para pakar melihatnya dari sudut sebaliknya. Tanpa regulasi, inovasi justru rentan disalahgunakan dan akhirnya merusak kepercayaan publik.

Perpres AI diharapkan mengatur prinsip dasar penggunaan kecerdasan buatan: transparansi, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, serta pencegahan dampak sosial yang merugikan. Aturan ini juga penting untuk memastikan AI tidak memperlebar ketimpangan—baik dalam akses teknologi maupun dalam dampaknya terhadap tenaga kerja.

Lebih jauh, regulasi nasional juga berkaitan dengan kedaulatan digital. Ketergantungan penuh pada teknologi asing tanpa kerangka hukum yang kuat berisiko menempatkan Indonesia hanya sebagai pasar, bukan pemain.

Pelajaran dari Kasus dan Kontroversi AI

Dalam beberapa waktu terakhir, publik dikejutkan oleh berbagai kontroversi penggunaan AI—mulai dari konten manipulatif hingga penyalahgunaan identitas digital. Kasus-kasus ini menunjukkan satu hal: AI bukan lagi isu masa depan, melainkan persoalan hari ini.

Tanpa payung hukum yang memadai, penanganan masalah AI cenderung reaktif—memadamkan api setelah kebakaran terjadi. Perpres AI diharapkan mengubah pendekatan itu menjadi preventif dan sistemik.

Dukungan pakar terhadap Perpres AI menegaskan bahwa regulasi dan inovasi tidak harus saling meniadakan. Justru, di era kecerdasan buatan, aturan yang jelas adalah syarat agar teknologi tetap berpihak pada manusia.

Indonesia kini berada di persimpangan penting: membiarkan AI tumbuh tanpa kendali, atau menatanya sejak dini agar menjadi alat kemajuan bersama. Perpres AI akan menjadi penanda pilihan itu—apakah negara hadir sebagai penonton, atau sebagai penjaga arah di tengah derasnya arus teknologi.