Menjunjung Etika Moral Dalam Perang

catrawarta.com — Angkatan bersenjata negara Iran secara terbuka meminta penduduk Muslim dan negara-negara di kawasan untuk memberikan informasi mengenai lokasi pasukan Amerika Serikat dan Israel. Tujuannya bukan sekadar untuk melakukan serangan balasan, tetapi agar serangan tersebut dapat dilakukan secara presisi sehingga meminimalkan kemungkinan jatuhnya korban sipil. Pernyataan militer Iran itu menarik perhatian di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. 

Juru bicara Angkatan Bersenjata Iran, Abolfazl Shekarchi menegaskan bahwa informasi mengenai koordinat pasukan lawan sangat penting untuk memastikan operasi militer tepat sasaran. Dengan mengetahui lokasi markas atau pergerakan pasukan secara akurat, militer Iran dapat melancarkan serangan yang lebih terukur dan menghindari dampak terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik.

Statemen pejabat militer Iran tersebut memberikan pesan yang menarik dalam diskursus perang modern. Di tengah realitas konflik yang sering kali brutal, muncul upaya untuk menegaskan bahwa perang tetap harus memiliki batas moral. Bahkan ketika konflik memanas dan emosi publik memuncak, perang tidak boleh berubah menjadi tindakan membabi buta yang mengabaikan nilai kemanusiaan.

Dalam tradisi Islam, prinsip semacam ini bukan hal baru. Ajaran Islam sejak awal telah memberikan pedoman yang jelas mengenai etika perang. Al-Qur’an menegaskan bahwa perang hanya boleh dilakukan terhadap pihak yang memerangi, dan tidak boleh melampaui batas. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 190 disebutkan, “Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” Ayat ini menegaskan bahwa perang bukanlah ruang bagi tindakan tanpa kontrol moral.

Prinsip tersebut dipertegas dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW  yang melarang pasukan Muslim membunuh anak-anak, perempuan, orang tua, serta masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam peperangan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi berpesan kepada pasukan yang berangkat ke medan perang agar tidak membunuh perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Bahkan tempat ibadah serta tanaman juga dilarang untuk dirusak.

Tradisi etika perang ini juga diwariskan oleh para pemimpin awal Islam. Khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq, ketika melepas pasukan Muslim pernah memberikan pesan yang terkenal dalam sejarah militer Islam. Jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh orang tua, jangan merusak pohon, dan jangan menghancurkan tempat ibadah. Pesan ini menunjukkan bahwa perang dalam Islam selalu ditempatkan dalam kerangka moral yang ketat.

Menariknya, prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan hukum perang modern yang dikenal sebagai hukum humaniter internasional. Salah satu fondasinya adalah Konvensi Jenewa yang berada dalam kerangka hukum internasional yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini menegaskan bahwa dalam perang harus ada pembedaan yang jelas antara kombatan dan warga sipil. Serangan militer harus diarahkan hanya kepada target militer yang sah dan tidak boleh menimbulkan kerugian sipil yang berlebihan.

Hukum humaniter internasional juga mengatur perlindungan terhadap korban perang, termasuk tawanan perang dan masyarakat sipil yang berada di wilayah konflik. Prinsip ini lahir dari kesadaran global bahwa perang tanpa batas akan selalu berujung pada tragedi kemanusiaan.

Namun realitas konflik di berbagai belahan dunia sering menunjukkan gambaran yang berbeda. Dalam banyak perang modern, masyarakat sipil justru menjadi korban terbesar. Serangan terhadap wilayah padat penduduk, fasilitas sipil, bahkan tempat pengungsian sering menjadi bagian dari konflik yang berkepanjangan. Dalam konflik antara Israel dan wilayah Gaza Strip, misalnya, berbagai laporan internasional berulang kali menyoroti tingginya jumlah korban sipil, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang lanjut usia.

Ketika masyarakat sipil menjadi sasaran atau ikut menjadi korban, perang kehilangan legitimasi moralnya. Konflik yang semestinya bersifat militer berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang menimbulkan luka mendalam bagi generasi yang akan datang.

Dalam konteks itulah pernyataan militer Iran patut dicermati. Seruan agar warga membantu memberikan informasi mengenai lokasi pasukan lawan untuk menghindari korban sipil menunjukkan adanya upaya untuk menjaga prinsip perang yang lebih terukur. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa bahkan dalam kondisi konflik sekalipun, nilai kemanusiaan tidak boleh sepenuhnya ditanggalkan.

Pendekatan ini juga tidak terlepas dari karakter sistem politik Iran sebagai republik Islam. Dalam sistem tersebut, ajaran Islam menjadi salah satu sumber nilai dalam penyelenggaraan negara. Prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, dan tradisi ulama menjadi bagian dari kerangka moral yang mempengaruhi cara negara memandang berbagai persoalan, termasuk perang.

Karena itu, perang dalam perspektif tersebut tidak dipahami sebagai ajang balas dendam yang membabi buta. Bahkan ketika pemimpin negara atau pejabat tinggi terbunuh, respons militer tetap diharapkan berada dalam batas-batas etika dan hukum.

Pada akhirnya, sejarah menunjukkan bahwa perang selalu menjadi bagian dari perjalanan manusia. Namun peradaban manusia terus berusaha membatasi kebrutalan perang melalui berbagai norma moral, ajaran agama, dan hukum internasional. Baik dalam ajaran Islam maupun dalam hukum humaniter internasional, terdapat kesamaan prinsip yang sangat mendasar: masyarakat sipil harus dilindungi.

Di tengah dunia yang sering kali dipenuhi konflik dan kekerasan, setiap upaya untuk menjaga etika perang layak diapresiasi. Dunia membutuhkan lebih banyak contoh bahwa bahkan dalam peperangan sekalipun, kemanusiaan tidak boleh ditinggalkan. Perang mungkin tidak selalu bisa dihindari, tetapi menjaga perang tetap berada dalam batas moral adalah tanggung jawab peradaban manusia. ***