Warta

Kawasan Widuri Bukan Sekadar Proyek, Kemenko PM Perkuat Kolaborasi

catrawarta.com — Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar sinkronisasi dan koordinasi melalui Sarasehan Multi-Stakeholder dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program...

PANEN: Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Prof Abdul Haris melakukan panen buah di Kawasan Widuri.(Foto: istimewa)

catrawarta.comKementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar sinkronisasi dan koordinasi melalui Sarasehan Multi-Stakeholder dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Kawasan Widuri Kendal dan Kawasan Perdesaan Prioritas Sukorejo–Plasma Petik Sari. Kegiatan bertempat di Kawasan Widuri, Desa Wonosari, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal.

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan kawasan.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Prof Abdul Haris mengungkapkan Kawasan Widuri Pegandon, kini telah memasuki lima bulan implementasi dan menunjukkan perkembangan sebagai model nyata pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan.

”Kawasan Widuri bukan sekadar proyek, melainkan ruang kolaborasi nyata masyarakat, di mana desa-desa sekitar menjadi penerima manfaat sekaligus pelaku utama pembangunan,” papar Haris.

Kondisi Sosial Ekonomi Wilayah

Ia mengatakan, sarasehan dilatarbelakangi kondisi sosial ekonomi wilayah. Di Desa Wonosari, tercatat 576 individu berada pada desil 1 (14,53 persen). Di Kabupaten Kendal, jumlah individu desil 1 mencapai 35.612 orang (9,3 persen).

Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah lebih dari 4,06 juta individu (10,15 persen) masih berada pada kelompok desil 1. Data tersebut menegaskan urgensi pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berorientasi dampak.

Sejalan dengan agenda nasional, pemerintah menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun 2026 serta penciptaan lapangan kerja baru pada tahun 2026. Pendekatan berbasis kawasan dinilai menjadi instrumen penting untuk mencapai target tersebut.

Koperasi Mandiri Masyarakat

Kawasan Widuri mencatat capaian konkret, antara lain berdirinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Nilai perputaran uang mencapai Rp 900 juta hingga Rp 1 miliar per SPPG, serta tumbuhnya koperasi mandiri masyarakat (non merah putih).

Selain Widuri, sarasehan juga menegaskan penguatan Kawasan Perdesaan Prioritas Sukorejo–Plasma Petik Sari sebagai kawasan tematik berbasis potensi lokal. Melalui forum ini, Kemenko PM berharap terbangun kolaborasi dan simbiosis mutualisme lintas sektor untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperluas lapangan kerja di kawasan perdesaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *