Warta

Desakan Penghentian Latsar KDMP Terus Muncul

catrawarta.com — Desakan penghentian pelatihan dasar kemiliteran calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih atau Sarjana Penggeran Pembangunan Indonesia terus muncul. Kali ini...

Soldier in camouflage holding a rifle at a street checkpoint with other soldiers seated in the background on the road
SENJATA: Ilustrasi peserta latsar kemiliteran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih.(Sumber: instagram nowdots)

catrawarta.comDesakan penghentian pelatihan dasar kemiliteran calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih atau Sarjana Penggeran Pembangunan Indonesia terus muncul. Kali ini wakil wakyat dari DPRD DIY minta agar pemerintah menghentikan pelatihan dan melakukan evaluasi menyeluruh.

”Kami menyampaikan duka cita yang atas wafatnya 5 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia peserta pelatihan KDMP. Ini duka cita tidak hanya bagi keluarga tetapi juga bagi bangsa Indonesia yang kehilangan 5 warga negara terbaik,” ungkap Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto dalam konferensi pers, Senin (29/6/2026).

Ia mengatakan pelatihan harusnya memberi bekal yang baik kepada seluruh peserta pelatihan bukannya malah meninggal. Karenanya, ia minta pelatihan dihentikan sampai ada perubahan mekanisme perekrutan dan pelatihan baru.

Menurutnya, penghentian pelatihan sangat penting untuk memberi waktu evaluasi menyeluruh pada kegiatan tersebut. Evaluasi meliputi proses rekrutmen, kurikulum, pendidik, sarana prasarana termasuk dukungan layanan kesehatan dan lainnya.

Pemeriksaan Kesehatan Lengkap

Eko memberi contoh untuk standar rekrutmen harusnya panitia tidak hanya melakukan tes administrasi tertulis tetapi juga kesehatan secara lengkap. Perlu dokter yang kompeten untuk memeriksa calon peserta pengelola KDMP.

”Pemeriksaan kesehatan untuk melihat apakah peserta memiliki gejala sakit, riwayat sakit, rekam medisnya seperti apa, sehingga pada saat masuk pelatihan panitia tahu apa yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan peserta,” tegasnya.

Di samping itu, ia mendesak pentingnya investigasi menyeluruh. Ia minta aparat penegak hukum yang kompeten untuk melakukan investigasi dan melakukan penegakan hukum, proses hukum pada penanggung jawab program pelatihan. Hal itu untuk memenuhi rasa keadilan bagi keluarga dan masyarakat.

Mengenai santunan kepada korban, ia memberi apresiasi. Kendati demikian, santunan tidak serta merta menutup proses hukum yang harus dilakukan. Aparat penegak hukum harus terus melakukan investigasi pada pihak yang bertanggung jawab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *