catrawarta.com — Tabiat kekuasaan adalah memperkuat diri. Tanpa disuruh, kekuasaan akan selalu mengoptimalkan unsur yang ada untuk melanggengkannya. Garis koordinasi bisa berubah menjadi garis komando yang melintang dari atas ke bawah.
Meskipun konstruk kekuasaan Presiden Prabowo Subianto tak begitu solid, tetapi dengan dukungan buzzer, relatif masih bisa bertahan dari gempuran demonstran. Jejaring intelejen, sejak awal, mungkin bisa mendeteksi arah dan gelombang resistensi. Aparat dan birokrat boleh jadi bisa memainkan peran, apapun motivasi di baliknya. Media dan segala turunannya pun wajar jika semakin pragmatis.
Namun, tak semua fenomena di atas diinisiasi oleh pengusa. Masyarakat sipil dan insan kreatif, yang melihat celah atau peluang, dengan mudah membidiknya. Entah melalui program pemerintah resmi maupun bantuan finansial untuk, atas nama, pemberdayaan masyarakat dan kebudayaan. Tak aneh jika, kemudian, jejaring kekuasaan seperti terlihat menukik dan menghunjam ke bawah. Dalam budaya politik uang, apa sih yang tak bisa dijual?
Dalam konteks itu, apalagi kontestasi menjelang 2029 masih menyisakan ambisi keluarga Jokowi yang kaya dengan amunisi, perbincangan bisa dilihat dari perspektif di atas. Bahwa masyarakat yang, dibiarkan miskin dan tergantung, adalah sasaran empuk atas politisasi kehidupan. Bahwa invisible hand, bisa diperbolehkan sedemikian vulgar bergentayangan di ruang-ruang kehidupan. Dan dengan demikian, civil society amat rentan dan mudah dipecah belah demi melanggengkan kekuasaan.
Menarik mengamati fenomena kekerasan yang terjadi beberapa saat setelah opening Artjog yang dibuka 19 Juni 2026. Sebelumnya, kita lihat BEM vs BEM Bersatu, Pro MBG vs Kontra MBG, silang sengkarut KDMP dan beberapa peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat sipil. Dalam hitungan tahun, reformasi 1998 belum lama berlalu, tetapi kerusakan sendi-sendi masyarakat sipil, sebagai pilar utama demokrasi, sudah sedemikian parah.
Kondisi di atas tentu tak bisa terjadi secara mendadak. Ada desain dan strategi yang sengaja digelar untuk melumpuhkan daya kritis masyarakat. Mobilisasi kalangan seniman, budayawan, sastrawan, pelaku seni tradisi, bahkan civitas akademika telah dilakukan sejak Jokowi berkuasa yang, ironisnya, saat itu dilakukan untuk menghadang Prabowo sebagai representasi militerisme sekaligus Orde Baru. Maka, bukan hal aneh jika kemudian saat Prabowo berkuasa, pelemahan daya kritis dan daya hidup masyarakat, melalui peran ganda TNI/Polri semakin masif terjadi.
Masyarakat boleh jadi masih akan bertahan dalam kesabaran meskipun hidup semakin menanjak dan sulit. Beragam kepentingan publik mulai listrik sampai BBM masih akan menyisakan kontroversi. Dalam harap-harap cemas, masyarakat menanti kehidupan yang normal, yang entah kapan oleh siapa bisa mereka saksikan.
Ingatan masyarakat kita semakin terbatas, mudah lupa dan sungkan memberi sanksi sosial pada elite yang salah dan menyimpang. Dan kita ingat kata Milan Kundera, perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa. Pada masyarakat pelupa, kekuasaan melenggang tanpa jeda. Namun, sejarah selalu memilih momentum dan jalannya sendiri. Kita, hanya bisa menanti…
Ksatrian Sendaren, 21 Juni 2026
