catrawarta.com — Pelantikan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional membawa pesan baru dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Setelah BGN menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir, tentu bukan hal yang mudah untuk menjaga program tetap berjalan, menata ulang anggaran, dan memastikan program makan bergizi gratis bisa benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026). Ia dilantik bersama dua Wakil Kepala BGN yang baru, Agustina Arumsari dan Trenggono. Pelantikan tersebut tertuang dalam Kepres Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan Pemberhentian Wakil Kepala BPKP.
Dalam kesempatannya setelah dilantik, Nanik menyampaikan bahwa efisiensi anggaran menjadi salah satu fokus utamanya. Namun, ia menegaskan bahwa efisiensi tidak akan mengubah tujuan pemenuhan gizi bagi anak-anak.
“Langkah kami adalah pertama-tama seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami concern pada efisiensi anggaran. Agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” kata Nanik setelah dilantik, di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah moratorium atau penundaan pembukaan dapur baru. Nanik menyebut jumlah titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account per hari ini mencapai 27.877.
“Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini totalnya berapa, Bu Sari? Jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877,” ungkapnya.
Nanik juga menyinggung refocusing penerima manfaat. Menurutnya, MBG sebaiknya lebih diarahkan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi, bukan siswa dari keluarga mampu.
“Yang kedua, kami refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu, rasanya tidak perlu ya, kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyambut baik arah tersebut, terutama moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, dan pergeseran fokus dari kuantitas ke kualitas MBG.
“Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab,” singkat Charles.
Perubahan arah ini penting mengingat MBG bukan sekadar program makan gratis di sekolah, tetapi juga ada uang negara, kesehatan anak-anak, dan rasa percaya orang tua didalamnya. Jika efisiensi benar-benar membuat program lebih rapi, tepat sasaran, dan aman dijalankan, BGN punya kesempatan untuk memulihkan kepercayaan publik dari hal yang paling sederhana, memastikan setiap porsi yang dibagikan membawa manfaat untuk yang benar-benar membutuhkan.
BUMDes Guwosari Bantul Raup Omzet Puluhan Juta dari Sampah 