catrawarta.com — Target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW) dalam waktu tiga tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan.
Pakar ekonomi energi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Dessy Rachmawatie menilai target tersebut sangat ambisius dan sulit untuk direalisasikan dalam periode yang sangat singkat.
Menurut Dessy, rencana besar bukan sekadar upaya percepatan transisi energi biasa, melainkan sebuah lonjakan yang sangat drastis bagi industri energi nasional. Secara akademik dan empirik, target 100 GW PLTS dalam tiga tahun bisa dibilang sangat ambisius dan cenderung tidak realistis dalam kondisi sekarang.
Data saat ini menunjukkan bahwa kapasitas PLTS Indonesia secara kumulatif baru menyentuh angka kisaran 1 GW. Guna memenuhi target Presiden, Indonesia setidaknya harus menambah sekitar 33 GW per tahun.
Angka ini dianggap mustahil jika berkaca pada kemampuan rata-rata negara berkembang di Asia yang hanya mampu menambah 5 hingga 10 GW per tahun.
Butuh Kesiapan Luar Biasa
”Mencapai penambahan hampir 3 GW setiap bulan memerlukan kesiapan sistem yang luar biasa. Ada tiga kendala utama yang membayangi ambisi itu, yakni keterbatasan infrastruktur jaringan listrik, rumitnya regulasi perizinan lahan, serta ketidaksiapan model bisnis yang menguntungkan semua pihak,” papar Dessy.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah skema Build, Own, Operate, Transfer (BOOT). Skema tersebut kurang menggigit bagi investor karena adanya kewajiban penyerahan aset kepada negara setelah masa konsesi berakhir. Hal ini sering kali menjadi batu sandungan bagi masuknya modal besar ke sektor energi terbarukan.
”Investor sudah membangun dan mengoperasikan selama 15 tahun, lalu harus mentransfer aset. Hal ini membuat investor ragu untuk masuk,” tandasnya.
Meskipun pesimis dengan target tiga tahun, ia meyakini target 100 GW tetap bisa dicapai jika pemerintah berani melakukan reformasi regulasi total. Penggunaan skema pembiayaan inovatif seperti blended finance dan keterlibatan aktif investor internasional menjadi prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi.
Perlu Waktu Lama
Dalam kalkulasinya, jika prasyarat tersebut terpenuhi, penambahan kapasitas sebesar 15–20 GW per tahun lebih masuk akal untuk dilakukan. Dengan ritme tersebut, target ambisius 100 GW diproyeksikan baru akan terealisasi sepenuhnya dalam rentang waktu 5 hingga 7 tahun ke depan.
Namun, jika pemerintah tetap menggunakan skenario moderat tanpa perubahan kebijakan yang signifikan, pencapaian target tersebut diprediksi akan memakan waktu jauh lebih lama. Ia memperkirakan prosesnya bisa memakan waktu antara 10 hingga 15 tahun agar sistem benar-benar siap menampung beban daya tersebut.
Dessy mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada angka kapasitas, tetapi juga pada penguatan fundamental sistem energi nasional. Menurutnya selama ini skemanya terbalik, kapasitas didorong lebih dulu, sementara sistem tertinggal. Hal ini membuat seperti berlari maraton dengan beban berat.

Selama Libur Lebaran Objek Wisata di Gunungkidul Raup PAD Rp 3,4 Miliar 