Negara Bisa Hemat 5 Triliun Karena BGN Libur

catrawarta.com — Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode libur Lebaran 2026. Kebijakan ini diklaim mampu menghemat anggaran negara hingga Rp5 triliun.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penghentian dilakukan menyesuaikan dengan kalender libur sekolah serta aktivitas masyarakat selama Idulfitri. “Untuk anak sekolah, penyaluran terakhir 13 Maret. Untuk ibu hamil, menyusui, dan balita, terakhir hari ini,” ujarnya. Program tersebut direncanakan kembali berjalan normal pada 31 Maret 2026.

Selain faktor teknis, kebijakan ini juga dikaitkan dengan upaya efisiensi fiskal. “Kurang lebih sekitar Rp5 triliun dihemat dengan seperti itu,” kata Dadan.

Secara fiskal, penghentian sementara program sosial berskala besar memang dapat memberikan ruang penghematan dalam jangka pendek. Dengan pagu anggaran MBG yang mencapai Rp268 triliun, langkah ini menunjukkan adanya penyesuaian belanja negara di tengah tekanan ekonomi global.

Dari perspektif kebijakan publik, keputusan ini juga menegaskan bahwa program MBG masih memiliki tingkat fleksibilitas tinggi dalam implementasinya. Artinya, distribusi bantuan belum sepenuhnya berjalan sebagai layanan dasar yang bersifat kontinu, melainkan masih mengikuti dinamika administratif seperti kalender pendidikan dan momentum hari besar.

Penghentian sementara ini berpotensi menimbulkan jeda akses bagi kelompok sasaran, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita. Padahal, karakter program gizi pada umumnya menuntut keberlanjutan agar dampaknya optimal.

Pemerintah menekankan adanya “sense of crisis” dalam pengelolaan anggaran, yang mengarah pada prioritas efisiensi tanpa mengganggu struktur utama program.

Kebijakan penghentian sementara MBG selama Lebaran memperlihatkan dua hal sekaligus. Di satu sisi, negara berupaya menjaga disiplin fiskal melalui efisiensi anggaran. Di sisi lain, langkah ini membuka ruang evaluasi terkait konsistensi program bantuan sosial yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat.