catrawarta.com — Pemerintah dan DPR mendengar suara rakyat dan sepakat tidak akan mengganti pilkada menjadi tak langsung. Agenda menyusun isu pilkada tak langsung membuat rakyat curiga ada tujuan tertentu terutama pelanggengan kelompok tertentu.
Pengamat politik Dr Mada Sukmajati melihat pelontaran isu pilkada tak langsung tidak memiliki dasar yang kuat dan hanya menguntungkan pihak tertentu. Menurut hasil survei litbang Kompas, hanya 5,6 persen masyarakat yang mendukungnya.
”Sebaliknya, terdapat 77,3 persen masyarakat dengan tegas menuntut agar kedaulatan tetap berada langsung di tangan rakyat,” tandas pengamat politik Dr Mada Sukmajati.
Dirinya menilai narasi biaya tinggi yang dibangun oleh partai politik merupakan argumen asumtif yang tidak didukung data ilmiah. Menurutnya, klaim bahwa pilkada melalui DPRD akan lebih murah dan menekan angka korupsi politik patut diuji simulasinya secara terbuka.
”Narasi dan argumentasi itu tidak didukung dengan data. Narasi yang dibangun oleh partai-partai politik saya kira sekadar asumsi. Tidak ada data dan tidak ada simulasinya,” papar laki-laki kelahiran Madiun, 25 April 1976 tersebut.
Upaya Melanggengkan Kelompok Tertentu
Ia menduga ada niat tersembunyi dari mekanisme pemilihan di ruang tertutup. Langkah tersebut sebagai upaya sistematis untuk melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu.
”Publik saya kira juga mencurigai. Mens rea dari ide itu untuk memperkuat oligarki dan sistem politik kartel. Termasuk juga untuk melakukan resentralisasi dari pembangunan pusat,” jelas Mada, lulusan S2 Jepang dan S3 Jerman.
Ia memaparkan temuan penelitian, dari 14 kabupaten/kota dan tujuh provinsi, terungkap alokasi mahar politik untuk membeli tiket pencalonan yang dikeluarkan oleh kandidat pada Pilkada 2024 lalu berada di angka 10 persen.
Sementara itu, alokasi untuk politik uang mencapai 26 persen. Berdasarkan temuan itu, ia bisa melihat meskipun pilkada dilakukan secara langsung, calon sudah mengalokasikan sekitar 10 persen. Ia menilai skema pemilihan melalui DPRD tidak akan menghapus biaya gelap dalam politik, melainkan hanya menggeser titik transaksi.
Mada juga mengingatkan dampak serius pada kualitas demokrasi lokal yang akan mematikan karier politik generasi muda dan kelompok marginal. Peluang anak muda, masyarakat marginal atau bahkan masyarakat biasa menjadi sangat tipis karena kompetisi terbatas hanya di kalangan elite.
Al Azhar Mesir Wacanakan Buka Cabang di Indonesia 