catrawarta.com — Kontroversi pelarangan pemutaran film dokumenter ”Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” terus mengundang perbincangan publik. Film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale ini memang menyentuh isu sensitif di Papua dan juga banyak daerah di Indonesia, sehingga memicu reaksi beragam dari masyarakat hingga aparat.
Pengamat film dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Fajar Junaedi mengungkapkan film tersebut mengangkat perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan, suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu, yang tanah dan hutan adatnya sedang dibuka secara besar-besaran untuk proyek perkebunan sawit, tebu, serta food estate.
Judul ”Pesta Babi” merujuk pada ritual tradisional suku Muyu yang sangat bergantung pada kelestarian hutan sagu. Dalam film, ritual itu menjadi metafor bahwa ”pesta budaya” mereka sedang terancam oleh apa yang disebut sebagai kolonialisme baru berbalut pembangunan.
”Ada banyak adegan yang menunjukkan dampak nyata yakni hutan yang ditebang, sumber pangan adat yang hilang, penggusuran, hingga dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam mengamankan investasi,” papar Fajar kepada catrawarta.com.
Bukan Provokasi Kekerasan
Karena itulah, di beberapa daerah seperti Ternate, aparat TNI membubarkan acara nobar dengan alasan tidak ada izin dan berpotensi menimbulkan keresahan serta isu SARA. Lantas, begitu menakutkan kah film ini hingga harus dilarang?
Sebenarnya film itu menurut Fajar bukan film horor atau provokasi kekerasan. Ia ”menakutkan” hanya bagi narasi resmi pembangunan yang selama ini selalu ditampilkan sebagai sesuatu yang positif. Film menunjukkan sisi gelapnya, kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat adat.
Bagi sebagian pihak, hal itu dianggap berbahaya karena bisa membuka diskusi kritis yang tidak diinginkan. Ironisnya, justru pembubaran itulah yang membuat film semakin viral. Semakin dilarang, semakin banyak orang penasaran.
Pelarangan pada Orde Baru
”Banyak yang mengatakan peristiwa sekarang mengingatkan kita pada era Orde Baru. Dulu, film dan diskusi yang dianggap ”subversif” sering dilarang atau dibubarkan. Salah satu yang sampai sekarang sering menjadi rujukan adalah film The Year of Living Dangerously (1982),” ungkap Fajar yang juga Dosen Ilmu Komunikasi.
Film Australia yang dibintangi Mel Gibson dan Sigourney Weaver tersebut paling ikonik. Ceritanya berlatar Jakarta tahun 1965 menjelang peristiwa G30S/PKI. Dianggap tidak sesuai dengan narasi resmi Orde Baru, termasuk adegan penembakan massal oleh tentara. Film akhirnya dilarang total sepanjang masa Orde Baru dan baru boleh tayang di Indonesia setelah 1999–2000.
Kini, meski sudah reformasi dan dijamin oleh UUD 1945, Indonesia kembali menyaksikan aparat dan pihak kampus turun tangan menghentikan pemutaran film dokumenter. Banyak kalangan menyebut ini sebagai regresi demokrasi dan politik ketakutan terhadap kritik damai.
Jemaah Haji Lansia Bisa Alami Disorientasi 