catrawarta.com — Struktur internal Board of Peace, lembaga bentukan Donald Trump, sangat timpang dan tidak demokratis. Lembaga itu terdiri atas tiga lapisan, lapisan pertama dan kedua sebagai pengambil keputusan diisi oleh orang Trump seperti Jared Kushner dan Tony Blair.
Sebaliknya, Palestina sebagai korban hanya ditempatkan pada lapisan ketiga yang bersifat teknis dan operasional, tanpa adanya kuasa dalam menentukan arah masa depan mereka sendiri.
Peneliti Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM, Ahmad Munjid PhD menyoroti kondisi tersebut yang menurutnya jelas menunjukkan bahwa BoP sejak awal tidak dirancang untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina.
”Palestina negara yang akan menjadi objek, tidak pernah ditempatkan sebagai subjek. Mereka terus-terusan diperlakukan sebagai objek,” tandas Munjid.
Tekanan Politik dan Ekonomi
Menurutnya, keikutsertaan sejumlah negara dalam BoP tidak sepenuhnya didorong oleh kesepakatan nilai atau komitmen pada perdamaian. Mereka dipengaruhi rasa takut terhadap tekanan politik dan ekonomi dari Amerika Serikat.
”Konfigurasi kekuasaan global yang timpang membuat banyak negara berada pada posisi sulit untuk menolak inisiatif yang diusung oleh Trump,” tegas Munjid.
Ia menilai, ancaman tarif, sanksi ekonomi, hingga konsekuensi diplomatik lainnya menjadi faktor utama yang mendorong banyak negara akhirnya mau bergabung. Meskipun sebenarnya tanpa keyakinan penuh pada arah dan tujuan BoP.
Mekanisme Konstitusional Pegambilan Keputusan
Mengenai anggaran kontribusi Indonesia dalam keanggotaan BoP yang mencapai Rp 17 triliun, baginya mengundang pertanyaan. Angka tersebut memiliki implikasi serius terhadap akuntabilitas kebijakan luar negeri, terutama apabila melibatkan penggunaan anggaran negara.
”Di sinilah pentingnya mekanisme konstitusional dalam pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada keuangan negara,” tandas Munjid.
Ia mengingatkan, keputusan yang menyangkut anggaran semestinya dibahas bersama DPR agar tidak menimbulkan persoalan legitimasi politik maupun hukum.
Melihat kondisi yang tengah berjalan, ia pesimistis pada masa depan two-state solution dalam konteks politik global. Khususnya jika Board of Peace menjadi rujukan utama penyelesaian konflik Palestina.
Munjid melihat realitas di lapangan justru menunjukkan wilayah Palestina terus mengalami penyusutan akibat pencaplokan yang berlangsung secara sistematis. Situasi tersebut membuat gagasan dua negara semakin jauh dari kemungkinan untuk diwujudkan secara adil dan setara.
5 Kebiasaan Orang Berkelas & Berpendidikan yang Bisa Dipelajari 