catrawarta.com — Demokrasi memberi kesempatan kritik. Begitu pun Islam. Dalam banyak riwayat, menyampaikan kebenaran kepada penguasa zalim disebut sebagai jihad paling utama. Yang perlu dijaga adalah kritik tidak boleh berubah menjadi ghibah, fitnah, penghinaan, pembunuhan karakter, apalagi eksploitasi aib untuk kepentingan politik. Ini adalah peringatan tegas dalam Islam di mana saat ini menjadi problem besar bangsa saat ini. Banyak orang merasa sedang “membela agama”, padahal yang dilakukan adalah mempermalukan orang lain di depan umum. Banyak yang merasa sedang “amar ma’ruf nahi mungkar”, padahal sesungguhnya sedang melampiaskan kebencian politik.
Islam membedakan secara jelas antara nasihat, kritik, ghibah, dan fitnah. Rasulullah SAW bersabda: “Tahukah kalian apa itu ghibah?” Para sahabat menjawab: “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Nabi bersabda: “Engkau menyebut tentang saudaramu sesuatu yang ia tidak sukai.” Seseorang bertanya: “Bagaimana jika yang aku katakan itu benar?” Nabi menjawab: “Jika benar, maka itu ghibah. Jika tidak benar, maka itu fitnah.” (HR. Muslim)
Hadis ini amat keras. Bahkan fakta yang benar sekalipun bisa menjadi dosa bila dibicarakan dengan niat mempermalukan atau menjatuhkan martabat seseorang.
Maka pertanyaannya sederhana adalah kritik yang hari ini disampaikan sebagian elite politik apakah benar murni nasihat?Ataukah sudah berubah menjadi konsumsi publik yang membuka peluang prasangka, kebencian, dan penghinaan? Islam tidak melarang kritik kepada penguasa. Namun Islam mengatur mekanisme adabnya.
Allah SWT memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun mendatangi Fir’aun — simbol kekuasaan paling zalim dalam sejarah — dengan bahasa lembut:
“Pergilah kamu berdua kepada Fir’aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia sadar atau takut.” (QS. Thaha: 43–44)
Perhatikan. Fir’aun saja diperintahkan didatangi dengan kelembutan. Bukan dengan caci maki. Bukan dengan penghinaan di depan publik. Bukan dengan penghakiman massal.
Ironisnya, saat ini media sosial justru berubah menjadi “pengadilan rakyat” tanpa adab. TikTok, YouTube, podcast, mimbar agama, bahkan khutbah, sering dipakai untuk menyerang personal lawan politik. Bukan lagi membahas kebijakan, tetapi menyeret keluarga, fisik, relasi pribadi, hingga gosip yang belum tentu benar.
Padahal Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat.” (HR. Muslim)
Sebaliknya, “Barang siapa mencari-cari aib saudaranya, maka Allah akan membuka aibnya, hingga Allah mempermalukannya di rumahnya sendiri.” (HR. Tirmidzi)
Inilah batas moral yang kini mulai hilang dalam politik Indonesia. Kritik kehilangan adab. Islam memang mengenal amar ma’ruf nahi mungkar. Namun para ulama Ahlus Sunnah sejak dahulu menegaskan bahwa menasihati penguasa memiliki etika khusus demi mencegah kekacauan sosial dan fitnah yang lebih besar.
Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa nasihat kepada pemimpin dilakukan dengan cara lembut, penuh hikmah, dan menghindari provokasi publik. Ibn Rajab Al-Hanbali menegaskan bahwa salaf lebih memilih menasihati penguasa secara pribadi dibanding mempermalukannya di depan umum.
Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa ingin menasihati penguasa, jangan dilakukan terang-terangan. Pegang tangannya dan berbicaralah empat mata dengannya. Jika ia menerima, itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka ia telah menunaikan kewajibannya.”
Islam tidak mengajarkan budaya mempermalukan. Tentu, ini bukan berarti penguasa kebal kritik. Tidak. Penguasa tetap bisa salah. Bahkan wajib diingatkan. Kritik dalam Islam harus memenuhi syarat moral. Yaitu, berdasarkan fakta, bukan rumor;
bertujuan memperbaiki, bukan menjatuhkan; lebih menjadi menjaga martabat manusia; tidak membuka aib pribadi; tidak menimbulkan fitnah sosial dan tidak didorong dendam politik.
Karena itu kritik terhadap kebijakan publik — korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan hukum, kemiskinan struktural — adalah sah dan bahkan wajib. Tetapi ketika kritik berubah menjadi insinuasi personal, serangan kehormatan, atau tuduhan tanpa bukti, maka ia telah keluar dari amar ma’ruf menuju wilayah dosa lisan. Di titik ini, bangsa perlu belajar membedakan antara keberanian dan kegaduhan.
Keberanian adalah menyampaikan kebenaran dengan tanggung jawab moral. Sedangkan kegaduhan adalah memproduksi sensasi demi tepuk tangan publik. Yesus dalam tradisi Nasrani pernah berkata kepada massa yang hendak merajam pezina: “Barang siapa tidak pernah berdosa, silakan melempar batu pertama.”
Pesan moralnya jelas, manusia harus rendah hati sebelum menghakimi orang lain. Sebab politik tanpa akhlak akan berubah menjadi arena saling membuka aib. Dan agama yang dipakai untuk mempermalukan orang lain akan kehilangan ruh rahmatnya.
Rasulullah SAW sendiri menegaskan: “Aku tidak diutus sebagai pelaknat. Aku diutus sebagai rahmat.” (HR. Muslim)
Maka bangsa ini membutuhkan kritik penjernih suasana, bukan justru memperkeruh ruang publik demi kepentingan politik sesaat. Sebab dalam Islam, benar saja belum cukup. Cara menyampaikan kebenaran juga harus benar yang mencerahkan, bukan kritik yang membakar kebencian.
Membutuhkan oposisi yang bermartabat, bukan oposisi yang memelihara fitnah. Membutuhkan ulama dan tokoh publik yang menjadi penjernih suasana, bukan justru memperkeruh ruang publik demi kepentingan politik sesaat. Sebab dalam Islam, benar saja belum cukup. Cara menyampaikan kebenaran juga harus benar.
109.000 Orang Meninggal Akibat Obat 