catrawarta.com — Di ruang publik hari ini, perdebatan sering kali berakhir bukan karena satu pihak diyakinkan oleh argumen yang lebih kuat, melainkan karena salah satu menutup diskusi dengan kalimat pamungkas: “ini kan cuma pendapat saya.” Kalimat itu terdengar netral, bahkan demokratis. Namun justru di sanalah percakapan berhenti. Koreksi dianggap serangan, klarifikasi dibaca sebagai penghakiman, dan fakta perlahan kehilangan otoritasnya.
Fenomena ini bukan sekadar soal meningkatnya hoaks atau misinformasi. Ia menandai perubahan yang lebih dalam tentang cara masyarakat memandang kebenaran. Inilah yang dalam beberapa tahun terakhir disebut sebagai post-truth—sebuah kondisi ketika fakta objektif tidak lagi menjadi penentu utama dalam membentuk opini publik, kalah oleh emosi, keyakinan personal, dan identitas kelompok.
Apa Itu Post-Truth?
Post-truth bukan berarti hidup di zaman tanpa fakta. Fakta tetap ada, data tetap tersedia, dan akses informasi bahkan semakin luas. Namun dalam iklim post-truth, fakta tidak lagi otomatis dipercaya atau dianggap relevan. Sebuah pernyataan dinilai benar bukan karena akurat, melainkan karena terasa cocok, menguatkan posisi tertentu, atau memberi rasa aman secara emosional.
Yang membedakan post-truth dari sekadar kesalahan informasi adalah sikap acuh terhadap koreksi. Dalam dunia post-truth, orang tidak selalu salah karena tidak tahu, tetapi karena tidak peduli apakah yang diyakininya benar atau tidak—selama keyakinan itu terasa nyaman.
Bagaimana Post-Truth Terbentuk?
Post-truth tidak muncul tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari proses sosial yang panjang. Salah satu akarnya adalah erosi kepercayaan terhadap institusi pengetahuan: media arus utama, akademisi, ilmuwan, hingga negara. Skandal politik, bias pemberitaan, dan ketimpangan sosial membuat banyak orang merasa bahwa “kebenaran resmi” tidak lagi mewakili kepentingan mereka.
Di saat yang sama, media sosial mengubah cara informasi beredar. Algoritma lebih mempromosikan konten yang memicu emosi—amarah, ketakutan, atau kebanggaan identitas—dibandingkan informasi yang kompleks dan bernuansa. Akibatnya, narasi yang tegas dan berpihak lebih mudah viral daripada fakta yang membutuhkan konteks.
Kronologi ini diperparah oleh menguatnya politik identitas. Pandangan tidak lagi dinilai dari isinya, melainkan dari siapa yang menyampaikannya. Fakta yang datang dari “kelompok lawan” cenderung ditolak, sementara klaim dari “kelompok sendiri” diterima tanpa banyak tanya. Dalam situasi ini, opini personal mendapatkan status baru: cukup untuk menggantikan fakta.
Ketika Kebenaran Kehilangan Fungsi Sosialnya
Ralph Keyes, penulis The Post-Truth Era, menjelaskan bahwa post-truth bukan hanya soal kebohongan, tetapi tentang melemahnya norma kejujuran dalam kehidupan publik. Kebenaran tidak lagi menjadi nilai bersama, melainkan alat yang dipakai atau ditinggalkan sesuai kebutuhan.
Sementara itu, filsuf politik Hannah Arendt jauh sebelum era media sosial sudah mengingatkan bahwa bahaya terbesar kebohongan massal bukanlah orang menjadi percaya pada sesuatu yang salah, melainkan kehilangan kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Ketika batas itu kabur, masyarakat menjadi rentan terhadap manipulasi apa pun.
Dalam konteks komunikasi modern, ini berarti diskusi publik kehilangan fondasi rasionalnya. Seperti dikemukakan Jürgen Habermas, ruang publik ideal seharusnya dibangun di atas argumen yang dapat diuji secara rasional. Post-truth merusak mekanisme ini dengan menyamakan semua klaim sebagai “pendapat”, tanpa memedulikan dasar pengetahuannya.
Bukti Nyata di Sekitar Kita
Contoh post-truth mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari penolakan terhadap data ilmiah tentang kesehatan, teori konspirasi yang bertahan meski telah dibantah berulang kali, hingga perdebatan kebijakan publik yang lebih ramai oleh sentimen ketimbang substansi.
Di media sosial, klarifikasi sering dianggap sebagai bentuk arogansi. Orang yang membawa data dicap sok pintar, sementara yang berbicara dengan penuh keyakinan—meski keliru—mendapat dukungan. Fakta dituntut netral dan tidak menyinggung, sementara misinformasi bebas hadir dengan emosi yang meledak-ledak.
Pola ini menunjukkan bahwa post-truth bukan anomali, melainkan adaptasi terhadap ekosistem informasi digital yang serba cepat, penuh distraksi, dan minim kesabaran.
Dampak Sosial Post-Truth
Dampak post-truth melampaui kesalahan informasi. Ia merusak kepercayaan sosial. Diskusi berubah menjadi polarisasi, perbedaan menjadi permusuhan, dan koreksi dianggap ancaman. Dalam jangka panjang, kebijakan publik berisiko diambil berdasarkan tekanan emosi massa, bukan pertimbangan berbasis bukti.
Lebih jauh lagi, post-truth mendorong anti-intelektualisme yang dilegitimasi. Keahlian dicurigai, pengetahuan dianggap agenda tersembunyi, dan keraguan pada data disamakan dengan sikap kritis. Padahal, tanpa penghormatan pada proses pencarian kebenaran, masyarakat kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan kolektif secara rasional.
Mengapa Post-Truth Begitu Menarik?
Memahami post-truth berarti mengakui sisi manusianya. Fakta sering kali tidak netral secara emosional. Ia bisa mengancam identitas, menggoyahkan keyakinan lama, atau memaksa orang mengakui bahwa mereka pernah salah. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, opini yang sederhana dan berpihak terasa jauh lebih aman.
Karena itu, post-truth bukan semata masalah orang lain. Ia adalah cermin dari cara kita sendiri berelasi dengan kebenaran. Selama mengakui ketidaktahuan dianggap kelemahan, dan bersedia dikoreksi dianggap kalah, opini akan terus terasa lebih nyaman daripada fakta.
Barangkali tantangan terbesar kita hari ini bukan kekurangan informasi, melainkan kekurangan keberanian untuk berkata: saya bisa saja salah. Tanpa keberanian itu, kebebasan berpendapat justru berubah menjadi ilusi—bebas berbicara, tetapi kehilangan pijakan pada kenyataan.
6 Post-Truth Mematikan di Era Jokowi, Termasuk Jualan Narasi “Wong Cilik” 